Jakarta, Karosatuklik.com – Pilkada Serentak 2024 yang dihelat di berbagai wilayah Indonesia membawa sejumlah catatan penting. Salah satu catatan penting itu, yakni maraknya praktik politik uang.
Ketua Pusmipol Universitas Sulawesi Barat, Farhanuddin mengatakan, politik uang masih menjadi tantangan besar dalam demokrasi di Indonesia. Akar permasalahan politik uang tidak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
“Dalam situasi seperti ini, tawaran uang dari kandidat atau tim sukses sulit untuk ditolak. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, godaan uang menjadi sesuatu yang sulit dihindari,” kata pria yang akrab disapa Farhan ini saat berbincang dengan PRO3 RRI, Kamis (28/11/2024).
Meskipun penyelenggara pemilu mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, ia menilai, praktik ini masih tetap berlangsung. “Sering disampaikan politik uang itu subahat dan berdampak negatif, tetapi karena permintaan dari masyarakat, praktik ini terus terjadi,” ucapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang yang masih banyak terjadi hingga kini. Padahal, menurut undang-undang, baik pemberi maupun penerima politik uang sama-sama dapat dikenakan pidana yang tegas.
Fenomena politik uang ini juga berdampak pada kemurnian suara masyarakat dalam menentukan pilihan. Farhanuddin berharap, ke depan, mekanisme pemilu dapat lebih menjamin integritas proses pemilihan.
“Kemurnian suara harus dijaga, sehingga pemilu benar-benar menjadi ajang kompetisi yang sehat dan adil. Penegakan hukum terhadap politik uang harus ditingkatkan agar memberikan efek jera bagi pelaku.” ujarnya. (KBRN)
Komentar