Kabanjahe, Karosatuklik.com – Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan menyatakan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2020 yang sebesar Rp.175 milyar, ini sangat tinggi, sehingga pada pelaksanaan APBD tahun 2021 ini harus ditekan secara maksimal.
“Harus dipacu, ditekan lagi penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, jangan sampai program yang sudah diagendakan batal, hingga silpa naik terus. Pada posisi ini (Silpa tinggi), rakyat yang paling dirugikan, karena tidak dapat menikmati pembangunan yang sudah dianggarkan di APBD,” ujarnya menjawab Jurnalis Karosatuklik.com, Jumat (24/09/2021) di Kabanjahe.
Pihaknya juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Karo terus membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat demi peningkatan anggaran dan kegiatan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pesan Iriani Tarigan.
Hal itu penting dilakukan, sambung Iriani Tarigan, mengingat terjadi penurunan dari pendapatan transfer pemerintah pusat, sebesar Rp 35.999.002.146 dari semula pada APBD induk TA.2021 Rp 1.208.905.575.632 menjadi sebesar Rp 1.172.906.573.486 pada P-APBD TA 2021, ucap Politisi Partai PDIP itu.
Seperti telah diberitakan Karosatuklik.com sebelumnya, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di ruang paripurna DPRD, Jalan Veteran Kabanjahe, Kamis sore (29/07/2021).
Saat itu, Bupati Karo, Cory Sriwati Sebayang dalam pidato jawabannya menyampaikan apresiasi kepada masing – masing fraksi DPRD Kabupaten Karo atas beberapa tanggapan, masukan, saran, dan pendapat. Hal ini membuktikan besarnya kepedulian anggota dewan terhadap kemajuan Kabupaten Karo, ujarnya.
Jawaban atas 65 Pertanyaan
Jawaban ringkas atas 65 poin pertanyaan, saran, apresiasi dan masukan melalui pemandangan umum yang disampaikan juru bicara masing-nasing fraksi.
Hasil pengklasifikasian terdapat 4 tema pokok yang disampaikan dalam pemandangan umum yakni:
1.Laporan realisasi anggaran dan evaluasi kinerja APBD sebanyak 29 poin.
2.Evaluasi serta optimalisasi pendapatan daerah dan BMD sebanyak 19 poin.
3.Evaluasi dan strategi penanganan Covid-19 sebanyak 8 poin.
4.Isu dan permasalahan lainnya sebanyak 9 poin.
Silpa Rp175 Milyar
Menurut Cory Sebayang melanjutkan, tingginya Silpa Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2020 yang sebesar Rp.175 milyar menjadi sorotan dari kedelapan fraksi DPRD Karo.
Kita sependapat bahwa seyogianya serapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Cory saat itu.
Senada dikatakan Anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu, SH.
Menurut politisi Partai Golkar yang juga anggota Banggar DPRD Karo yang dikenal vokal itu, menyebutkan laporan keuangan adalah wujud transparansi dan akuntabilitas Pemkab Karo dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, juga implementasi sistem akuntansi keuangan daerah,” ujarnya
Namun, diingatkannya, belajar dari tingginya angka Silpa Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.175 milyar, harusnya menjadi pembelajaran Pemkab Karo, untuk memacu dan meningkatkan daya serap anggaran di APBD 2021 yang sedang berjalan, sekaligus menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun,” tegas Firman Firdaus Sitepu.
Silpa dan Orientasi Belanja
Mencermati Silpa yang masih cukup besar di APBD 2020, dilihat dari aspek perencanaan, berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dilaksanakan, seharusnya tutur Firman Firdaus Sitepu, perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang matang dan menyeluruh, sehingga tidak ada lagi alasan klasik, seperti kegiatan tidak bisa dilaksanakan hanya karena persoalan teknis, misalnya gagal lelang, kehabisan waktu dan lainnya, ucap dia.
Firman Firdaus Sitepu juga mencermati orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, imbuhnya.
Itulah sebabnya, Partai Golkar memberikan catatan agar pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan harus diutamakan dan didahulukan.
Ditambahkan dia, harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memperioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Karo, terlebih lagi dampak pandemic Covid-19, simpulnya. (R1)
