Jakarta, Karosatuklik.com – Edhy Prabowo telah mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke Presiden Joko Widodo.
“Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar di Jakarta, Jumat (27/11/2020).
KKP kini tinggal menunggu keputusan resmi Presiden Joko Widodo atas surat pengunduran diri tersebut. Sebab hanya Presiden yang berhak memutuskan pemberhentian seorang menteri.
Sementara ini KKP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.
Antam menegaskan, di situasi saat ini pelayanan KKP terhadap masyarakat kelautan dan perikanan tetap berjalan seperti biasa. Pegawai di Pusat maupun Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah tetap bekerja, tetap beroperasi seperti biasa. “Yang pasti layanan ke masyarakat tetap berjalan, tidak boleh kendor,” kata Antam.
Mundur dari Jabatan Partai Gerindra
Sebelumnya juga diberitakan, setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Edhy Prabowo menyatakan mundur dari jabatan-jabatannya.
Baik itu jabatannya di Partai Gerindra yakni Wakil Ketua Umum, dan juga mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Hal itu dia sampaikan usai ditetapkan sebagai tersangka penerima suap ekspor benih lobster.
“Saya juga mohon maaf ke keluarga besar partai saya dengan ini saya akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum dan saya mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri,” kata Edhy.
Berebut Kursi Menteri
Apakah itu berarti kursi Menteri Kelautan dan Perikanan otomatis menjadi milik Gerindra lagi? Nama-nama calon pengganti Edhy dari partai tersebut mulai bermunculan. Ada juga yang memprediksi penggantian Edhy sekaligus membuka pintu reshuffle kabinet. Menarik untuk menerka siapa pengganti Edhy?
Kasus hukum yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo masih bergulir. Ia ditangkap KPK karena dugaan korupsi ekspor bayi lobster.
Jika Edhy mundur atau diberhentikan dari jabatannya, maka kursi itu akan diperebukan partai. Setidaknya Partai Golkar dan PDI Perjuangan dinilai akan memperebutkannya.
“Posisi KKP ini akan direbutkan parpol lain, karena sepertinya sulit diberikan lagi ke Gerindra. Bisa jadi rebutan PDIP dan Golkar,” kata Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf kepada RRI.co.id, Rabu (25/11/2020).
Selain itu, kata dia, elektabilitas Gerindra terancam akan turun di Pilkada 2020 maupun di Pemilu 2024.
“Gerindra akan turun elektabilitasnya, karena selain sudah ditinggalkan pemilih Islam, juga tidak lolos ujian di pertama kalinya masuk dalam kekuasaan,” katanya.
Gde Siriana juga menyesalkan persoal korupsi di tanah air belum juga terselesaikan sejak reformasi.
“Tapi secara nasional ini menunjukkan sejak reformasi makin ke sini makin melahirkan rezim korup. Zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 2 periode 7 menteri tersangkut korupsi. Awal periode 2 Jokowi sudah 3 menteri. Ini bukti bahwa Reformasi 98 tidak menghasilkan apa-apa, tidak memperbaiki sistem menjadi lebih baik. Hanya berganti aktor-aktornya saja,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati berharap, kalau ada rushuffle, pengganti Edhy bukan dari orang politik.
Sebab KKP harus dipimpin oleh orang profesional yang memang mengerti kelautan dan perikanan.
“Kami mencatat ada dua kebijakannya yang kontroversial. Pertama soal ekspor bayi lobster. Kedua soal cantrang, ini bahaya,” ungkapnya di acara Mata Najwa. “Ganti saja sama nelayan, mereka lebih mampu,” tutur dia. (R1/Dtc/Jurnalgaya)
