Jakarta, Karosatuklik.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kemhan RI senantiasa melakukan perbaikan agar pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dapat disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Dari hasil yang dicapai tiga tahun ini, Kemhan telah tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Hal ini disampaikannya saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan RI Tahun 2021, Kamis (17/2/2022), di Kemhan, Jakarta, yang dihadiri oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam Hendra Susanto.
“Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada negara,” tegas Menhan Prabowo.
Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan pejabat terkait di lingkungan Kemhan dan TNI juga turut hadir dalam acara tersebut. (R1)
Baca juga: Sekjen Kemhan RI: Laporan Keuangan Kemhan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
