Kabanjahe, Karosatuklik.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim, akan membuka kembali pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang.
Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 pun sudah dikeluarkan. Namun berbagai kalangan termasuk orang tua siswa di Kabupaten Karo merasa keberatan bila sekolah tatap muka dipaksakan di saat grafik kurfa Covid-19 terus merangkak naik.
Anggota DPRD Karo, Friman Firdaus Sitepu, SH menyebutkan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19, sangat beresiko munculnya kluster sekolah. Sekarang saja grafik kurfa Covid-19 Kabupaten Karo terus merangkak naik. Apalagi bila sekolah dan pemerintah daerah belum siap, ujarnya menjawab karosatuklik.com, Minggu malam (20/12/2020) di Kabanjahe.
Namun lain masalahnya, bila orang tua para siswa, sekolah dan Pemkab Karo sudah siap. Yang perlu dipastikan, pertama kesiapan orang tua, kedua kesiapan pihak sekolah, berikutnya kesiapan para guru, infrastruktur Covid-19 sesuai protokol kesehatan di sekolah dan kesiapan Satgas/Pemkab Karo, ujarnya.
5 Siap
Artinya, sambung Firman Firdaus Sitepu, syarat mutlak ‘5 Siap’ harus terpenuhi, yakni Siap Pemdanya, Siap sekolah dan gurunya, Siap sarana-prasarananya, Siap orang tuanya, dan Siap siswanya. Semua komponen tersebut harus dipenuhi tanpa kecuali, bersifat menyeluruh dan bukan opsional. Perlu dipahami budaya disiplin perlu ditanamkan dalam menjalankan protokol kesehatan, ucapnya.
“Jika sekolah memang belum siap dengan semua ‘5 Siap’ itu, maka pilihan untuk menunda PTM adalah yang terbaik. Jangan dipaksakan, jangan coba-coba bertindak gegabah untuk membuka PTM Januari 2021. Jika tidak, guru dan siswa akan menjadi korban Covid-19,” ungkapnya.
Siapa Bertanggungjawab
Sementara, Ketua Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Daerah Indonesia (PPPDI) Kabupaten Karo, Hendra Ginting meminta untuk mengkaji ulang kebijakan sekolah tatap muka di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Jangan dulu, harus dikaji dalam-dalam. Walupun kewenangan berada di daerah (Pemkab Karo) tapi masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan, imbuhnya.
“Jangan coba-coba, tunggu waktu sampai zona hijau yang kita anggap aman. Amati dulu, cermati dulu, pola pengajarannya. Kalau muncul kluster sekolah, siapa yang bertanggungjawab,” tegasnya.
Siapa yang enggak pengin sekolah dibuka, semua kita setuju. Tapi ini bencana dunia non alam pandemi virus corona bergerak seperti monster menakutkan namun tidak terlihat, dan korbannya sudah ribuan orang. Budaya disiplin protokol kesehatan saja kita masih rendah, kenapa pula mesti dipaksakan belajar tatap muka, yang rawan memunculkan kluster sekolah, kecam Ginting. (R1)
