Jakarta, Karosatuklik.com – Banyak pengembang besar yang minat untuk ikut membangun ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun sampai saat ini masih menunggu pengesahan Undang-Undang pemindahan IKN masih dibahas DPR.
“Yang sudah pasti (minat) pengembang besar, kita sudah ajak bicara beberapa pengembang besar seperti Sinar Mas, Ciputra, Summarecon, Lippo, Intiland, dan Metropolitan,” kata Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Hari Ganie, kepada CNBC Indonesia, Kamis (25/11/2021).
Fokusnya pengembang ini untuk membangun komplek hunian baik rumah maupun apartemen, namun tidak menutup kemungkinan juga mengincar fasilitas perkotaan seperti sekolah, rumah sakit, atau pusat perbelanjaan. Hal ini juga terbukti dari pengembang yang disebutkan sudah membangun kota mandiri swasta seperti BSD, Lippo Cikarang, Sentul dan lainnya.
Kita bisa bangun banyak hal dari rumah umum fasilitas kota, pusat perbelanjaan, tapi tergantung dari pemerintah sekarang kan sekarang sedang menunggu UU IKN dulu kemudian dibentuk badan pengelola IKN, nanti biar lebih fix apa yang dibutuhkan mereka ke depan,” katanya.
Gani pun menjelaskan pengembang tidak keberatan saat harus membangun perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI – Polri, yang direncanakan lebih dulu menempati IKN nanti. Meski belum ada hitungan jelas berapa aparat negara yang akan dipindahkan dari Jakarta.
Saat ini pengembang besar banyak yang sudah melakukan pembangunan di wilayah Samarinda dan Balikpapan seperti Ciputra. Namun belum ada yang melakukan pengembangan karena masih menunggu UU IKN.
“Mereka punya land bank bukan di IKN Juga di sekitar Samarinda dan Balikpapan dengan IKN ini cukup jauh. Jika dilibatkan mereka juga akan membangun land bank-nya terlebih dahulu,” katanya.
Gani juga menepis kabar kalau saat ini sudah banyak tanah kavling yang dijual oleh pengembang di daerah IKN.
“Tidak mungkin, tanah itu ditentukan pemerintah daerah sana. Itu untuk menjaga jangan ada jual beli tanah negara. Nggak ada jual beli,” tegasnya.
Sebelumnya, CNBC Indonesia menerima brosur kavling di kawasan komplek DPR Senayan. Salah satu pengembang yang mulai memasarkan kavlingnya adalah PT IKN. Pengembang ini menjual produk dengan harga bervariasi.
Misalnya Blok A dengan luas 144m2 atau lebar 8 m x panjang 18 m, harganya adalah Rp 85 juta. Namun, pembeli harus menggunakan cash keras.
“Pembayaran booking fee kavling Rp 5.000.000 termasuk harga jual, pelunasan dibayarkan maksimal 14 hari setelah pembayaran booking kavling serta harga sudah termasuk sertifikat dan balik nama,” tulis pengembang lewat brosur yang disebar.
Harga dari tiap kavling berbeda bergantung pada luasnya. Jika luasnya lebih besar maka pembeli merogoh kocek lebih dalam, misalnya di Kavling D tersedia lahan dengan luas 159m2 atau lebar 8 m x 19,9 m. Untuk menebusnya, pembeli memerlukan uang sebesar Rp 93,95 juta.
Adapun lokasi kavling tersebut berada di Jl. Negara, Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pengembang mengklaim lokasi kavlingnya dekat dari lokasi inti Ibu Kota Baru.
“Lokasi kavling sangat strategis, hanya 5 menit dari pintu tol, berada di zona komersial ibukota baru, bersertifikat status SHM serta akses jalan kavling 8 meter,” tulisnya. (R1/CNBCIndonesia)
2. Jubir Jokowi dan Kepala Bappenas Tinjau Calon Ibu Kota Baru di Kaltim
3. Melihat Jembatan Pulau Balang Menuju Ibukota Negara baru RI
Komentar