Jakarta, Karosatuklik.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar diskusi dengan tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) terkait format debat peserta Pilpres 2024.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari berharap dari diskusi ini menghasilkan format yang terbaik. “Bahwa ini nanti format yang katakanlah terbaik sesuai ketentuan perundangan-undangan dan kemudian yanh tepat dan efektif,” kata Hasyim dalam sambutannya, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Ia juga menegaskan kepada peserta tim paslon yang hadir bahwa diksusi akan berjalan dengan landai. Isu soal peniadaan debat khusus cawapres tidak turut masuk dalam bahasan diskusi. “Tidak ada yg misalkan meniadakan debat cawapres, sudah enggak ada. Semuanya mengusulkan (debat) itu,” imbuhnya.
Sehingga, tutur dia, diskusi yang KPU gelar sejak 29 November lalu baik melibatkan NGO pemilu, akademisi, Tim Paslon dan media guna mengggali dan merembukan secara bersama teknis kampanye metode debat yang tepat.
Sebagai informasi, rapat lanjutan terkait debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres – cawapres) 2024, ini akan membahas beberapa teknis.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menerangkan bahwa pihaknya akan membahas terkait format debat, tema debat, panelis dan moderator terkait debat peserta pilpres 2024.
Debat perdana akan diselenggarakan pada 12 Desember 2023 dengan membahas tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Kemudian, debat kedua akan membahas Pertahanan, Keamanan, Geo Politik, dan Hubungan Internasional pada 22 Desember 2023. Tema Ekonomi (kerakyatan dan digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, serta Infrastruktur akan dibahas pada debat ketiga, 7 Januari 2024.
Lalu, debat keempat yang akan diselenggarakan pada 21 Januari 2024 membahas Energi, SDA, SDM, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, dan Masyarakat Adat.
Terakhir, debat kelima pada 4 Februari 2024 akan membahas Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan (Post Covid Society), dan Ketenagakerjaan. (Inilah.com)
