Medan, Karosatuklik.com – Komitmen Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mendapat apresiasi sejumlah fraksi DPRD Medan.
Pembenahan Puskesmas, penambahan tenaga kesehatan, dan pemerataan layanan dinilai penting untuk menjamin pelayanan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Apresiasi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda jawaban fraksi-fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan dihadiri Pj Sekda Medan Erfin Fachrurrazi yang mewakili Wali Kota, anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, serta para camat.
Fraksi NasDem melalui Muhammad Afri Rizki Lubis mengapresiasi komitmen Rico Waas memperbaiki Puskesmas, memperkuat upaya promotif dan preventif, serta mengalokasikan anggaran sarana prasarana dan penambahan tenaga kesehatan dalam APBD 2027.
“Hal ini menunjukkan bagaimana Pemko Medan benar-benar menerima masukan dari DPRD sebagai mitra, sekaligus komitmen serius dalam menjawab kebutuhan warga,” ungkap Rizki.
NasDem menilai Ranperda Sistem Kesehatan penting sebagai landasan hukum untuk menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit. Regulasi ini juga diharapkan mengatasi persoalan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) agar akses layanan semakin mudah.
Pelayanan Kesehatan Tidak Diskriminatif

Fraksi Demokrat melalui Muslim turut mengapresiasi ketegasan Rico Waas mengawasi pelayanan rumah sakit. Sementara Demokrat menegaskan kesehatan merupakan hak setiap warga dan mendorong Dinas Kesehatan menyosialisasikan kewajiban rumah sakit agar pelayanan tidak diskriminatif.
Seluruh tanggapan fraksi diserahkan kepada Pj Sekda sebagai bahan pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan.
“Sesuai UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), setiap orang sejak lahir berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berarti, kesehatan itu bukanlah hadiah dari pemerintah, melainkan hak mutlak seluruh warga,” tegas Muslim di hadapan peserta sidang.
Maka dari itu, ia mendorong Dinas Kesehatan agar lebih masif memasang spanduk imbauan dan edaran resmi berisi daftar kewajiban rumah sakit dalam melayani warga, sehingga tindakan antisipatif bisa berjalan sebelum penolakan pasien terjadi.
Di akhir sidang paripurna itu, seluruh naskah tanggapan resmi dari masing-masing fraksi DPRD Kota Medan tersebut diserahkan langsung kepada Pj Sekda Kota Medan untuk selanjutnya di bahas dan menjadi bahan masukan bagi Pemko Medan. (R1)













Komentar