Oleh: Wilson Colling, S.H., M.H.| (Praktisi Hukum Nasional dan Penulis Aktif)
Jakarta, Karosatuklik.com – Belakangan ini, panggung hukum dan politik nasional tengah disuguhi fenomena yang memprihatinkan. Sederet ahli Hukum Tata Negara (HTN) yang selama ini menjadi panutan publik dalam menafsirkan konstitusi, mendadak mengalami “kebutaan normatif” ketika menjejakkan kaki di lingkaran kekuasaan.
Integritas keilmuan yang dulu tajam, kini seolah tumpul tergerus pragmatisme politik. Jika kita memutar waktu ke belakang, publik tentu masih ingat bagaimana posisi para ahli hukum tata negara ini di mata masyarakat. Mereka adalah rujukan utama.
Setiap pernyataan dan opini yang keluar dari lisan mereka seakan menjadi norma hukum yang berjalan. Mereka tampil begitu getol, kritis, dan tanpa kompromi dalam membedah setiap kebijakan publik atau putusan pengadilan yang dianggap melenceng dari konstitusi.
Keilmuan mereka menjadi lentera bagi mahasiswa hukum, praktisi, hingga masyarakat awam untuk memahami arah negara hukum (rechtsstaat) yang benar.
Namun, apa yang terjadi ketika godaan kekuasaan datang dan mereka resmi masuk ke dalam sistem? Ada pergeseran moral yang sangat drastis. Publik dipaksa menyaksikan sebuah anomali intelektual yang menyedihkan. Para ahli yang dulu dielu-elukan ini tiba-tiba terjangkit penyakit “pikun berjemaah”.
Secara mengejutkan, mereka yang dahulu fasih mendalilkan teori dan asas, kini seolah kehilangan ingatan tentang hukum acara dasar.
Lebih fatal lagi, kepakaran mereka tampak luntur ketika dihadapkan pada realitas peradilan; mereka mendadak bersikap seolah tidak lagi bisa membaca Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dan memahami makna Amar Putusan secara obyektif.
Putusan-putusan pengadilan maupun kebijakan penguasa yang sarat polemik dan cacat logika, justru mereka aminkan, bahkan dicarikan pembenaran teoretisnya.
Sebagai seorang praktisi hukum, fenomena ini tentu menggelitik nalar kita. Pertanyaan mendasarnya: apakah keilmuan dan ketajaman analisis hukum selama ini hanya dijadikan komoditas untuk menaikkan daya tawar politik semata?
Ketika logika hukum dibengkokkan demi melayani logika kekuasaan, dampaknya sangat destruktif. Yang menjadi korban bukan sekadar runtuhnya kredibilitas personal sang pakar, melainkan rusaknya standar kebenaran hukum di tengah masyarakat.
Rakyat yang selama ini bersandar pada pendapat mereka akhirnya kebingungan, apatis, dan kehilangan figur intelektual yang bisa dipercaya.
Kekuasaan memang selalu menjadi batu uji paling sahih bagi integritas seorang yuris. Mudah untuk berbicara lantang tentang keadilan saat berada di luar gelanggang, namun butuh moralitas baja untuk tetap berpegang pada kebenaran saat menikmati fasilitas kekuasaan.
Pada akhirnya, kita harus mengingatkan kembali sebuah adagium klasik: kekuasaan politik ada masa kedaluwarsanya, tetapi rekam jejak integritas dan kejujuran akademik akan dicatat oleh sejarah selamanya. Mari berharap agar para pakar hukum kita segera “sembuh” dari kepikunannya dan kembali pada marwah ilmu yang sesungguhnya. (*)












Komentar