Kabanjahe, Karosatuklik.com – Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karo melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai bagian dari evaluasi proses penanganan perkara pidana, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai prosedur serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Karo, AKP Hizkia Yosla Cladius Peter Siagian, STK, SIK, MSi, di dampingi Kanit PIDUM, IPDA Wendro A. Pardosi, SH, Rabu (11/11/2026) di Mapolres Karo, menjelaskan dalam pelaksanaan gelar perkara, penyidik melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum, alat bukti, serta perkembangan penanganan perkara.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh kesamaan persepsi dalam menentukan langkah hukum selanjutnya sehingga proses penanganan perkara berjalan secara tepat dan objektif,” ujarnya.
Menurut Kasat Reskrim, selain sebagai sarana evaluasi, gelar perkara juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme personel dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.
“Setiap perkara ditangani dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, integritas, serta penghormatan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat,” tuturnya.
“Satreskrim Polres Karo berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kepolisian yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya dalam menerima dan menindaklanjuti laporan maupun pengaduan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas AKP Hizkia Siagian.
Tujuan dan Fungsi Gelar Perkara:
Pembahasan dan Evaluasi: Penyidik melakukan bedah kasus terhadap fakta-fakta hukum, kesesuaian alat bukti, dan kemajuan proses penyidikan.
Mekanisme Kontrol: Berfungsi sebagai forum koreksi, masukan, dan pengawasan internal maupun eksternal guna memperkecil kesalahan prosedur (procedural error) dan meminimalisasi potensi gugatan seperti praperadilan.
Penyamaan Persepsi: Menjadi sarana koordinasi yang baik antara penyidik dengan instansi penegak hukum terkait (seperti Kejaksaan) agar penanganan perkara berjalan selaras dengan ketentuan perundang-undangan.
Peningkatan Pelayanan Publik: Memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang berimbang bagi masyarakat, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) bila memenuhi syarat.
Melalui langkah tersebut, Polres Karo berharap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin meningkat serta terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Karo. (R1)
Komentar