Pj Gubernur Sumut Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Usai Libur HBKN

Sumut1622 x Dibaca

Medan, Karosatuklik.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah, usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri dan libur nasional bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual dari Ruangan Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (22/4/2024).

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, tingkat inflasi nasional pada angka relatif terkendali, yaitu 3,05% (y-on-y) namun harus diwaspadai, karena kenaikan dari bulan ke bulan (m-to-m) Februari – Maret 2024 sebesar 0,52%.

“Penanganan inflasi jangan sampai kendor, kita tetap jaga dan rawat. Kita jangan pernah bosan mengendalikan inflasi, karena ini menyangkut stabilisasi harga bahan pangan. Jangan sampai kemudian jika sekali sudah tidak terkendali, akan sangat sulit sekali diatasi,” kata Tito Karnavian, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendag.

Menurut Tito, meski dalam batas toleran, karena pemerintah pusat menargetkan 2,5%, plus minus satu persen, artinya ranggenya antara 2,5% sampai 3,5% itu angka relatif terkendali, yang bisa menyeimbangkan antara produsen dan konsumen.

“Dimana harga pangan di tingkat konsumen masih terpenuhi dan harga-harga pangan terjangkau. Sementara di tingkat produsen baik petani, nelayan dan pabrik, bisa tersenyum karena masih mendapatkan keuntungan,” papar Mendagri.

Namun, katanya, situasi global juga sangat berpengaruh di antaranya perang Rusia-Ukraina, yang masih berlangsung, dan itu bisa mempengaruhi inflasi, karena Indonesia mengimport gandum dari Ukraina.

Karena harga gandum sangat erat hubungannya dengan produk-produk pangan olahan dari gandum seperti mi instan dan roti, yang menjadi konsumsi masyarakat.

“Karena itu, berbagai antisipasi telah dilakukan pemerintah pusat, salah satunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar US$, serta menjaga ketersedian energi,” imbuh mantan Kapolri itu.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan BI dan OJK, serta pelaku usaha, agar memiliki visi dan pandangan yang sama dalam menghadapi tekanan dinamika global.

Tito juga berharap, peran pemerintah daerah untuk menjaga inflasi dengan tidak saja menjaga sektor hilir saja, tetapi perlu memperkuat sektor hulu dengan mendorong produksi dalam negeri, serta memiliki program jangka panjang pengendalian inflasi daerah.

“Kerja sama pemerintah dengan BUMN/swasta juga harus dilakukan, tak mungkin pemerintah kerja sendiri. Artinya teman-teman Pemda perlu duduk bersama dengan swasta untuk membahas produk apa yang naik di daerahnya, dan kemudian berusaha bersama untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersedian pangan tersebut,” ucapnya.

Rakor tersebut juga diikuti Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para Gubenur, Bupati/Walikota se-Indonesia. (R1)

Komentar