Rakor Pengendalian Inflasi 2024 Dibuka Presiden, Bupati Karo Hadiri via Zoom Meeting

Karo2034 x Dibaca

Kabanjahe, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang, hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 bertajuk “Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga” via zoom meeting bertempat di Ruangan Karo Command Center(KCC) Lantai Satu Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe, Jumat (14/06/2024).

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara. Turut hadir para Gubernur secara luring di Istana Negara. Adapun para Bupati dan Walikota mengikuti kegiatan secara daring via zoom di tempat masing-masing.

Tujuan Rakornas pengendalian inflasi tahun 2024 adalah untuk mendorong para Kepala Daerah seluruh Indonesia dan TPID dalam mensinergikan kebijakan stabilisasi harga dan ketahanan pangan nasional dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah untuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.

Turut hadir mendampingi Bupati Karo, Inspektur Kabupaten Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, Hendrik Filemon Tarigan serta perwakilan Bappedalitbang.

Presiden Dorong Integrasi Kerja Pusat dan Daerah Kendalikan Inflasi Hadapi Tantangan Iklim

Presiden Joko Widodo mendorong integrasi kerja dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Apalagi, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan peringatan bahwa saat ini dunia mengalami perubahan iklim dengan gelombang panas yang tinggi yang akan berpengaruh pada urusan pangan.

“Di India bahkan sampai 50 derajat celcius, di Myanmar 45,8 derajat celcius, panas sekali. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh bisa, tapi urusan pangan. Hati-hati masalah ini,” ucap Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024, pada Jumat, 14 Juni 2024, di Istana Negara, Jakarta.

Untuk itu, Presiden meminta agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi harus dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang. Hal ini guna menghindari kekeringan yang akan berpengaruh terhadap produksi pangan nasional.

“Diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air, enggak ada air dan akan masuk pada tadi kekurangan pangan. Artinya apa, jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi,” lanjutnya.

Dalam tiga bulan terakhir, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Panglima TNI untuk memasang sejumlah pompa air di daerah. Pompa tersebut nantinya digunakan untuk mengairi sawah para petani.

“Mungkin 20-an ribu pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi utamanya beras, tapi bukan hanya beras saja, utamanya beras. Pompa dari sungai naikkan ke atas untuk mengairi sawah. Baik itu sungai besar, maupun sungai sedang, sungai kecil semuanya manfaatkan air jangan biarkan air terus masuk ke laut,” tambah Presiden

Selain itu, Kepala Negara juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pertanian menjadi lebih modern dengan menggunakan sistem smart agriculture terutama untuk produk pangan unggulan. Menurut Presiden Jokowi, investasi juga diperlukan untuk membangun industri pengolahan sehingga nilai tambah produksi pertanian meningkat.

“Undang investasi untuk membangun industri pengolahan, untuk membangun pabrik pengolahannya, sehingga nilai tambah dari setiap produksi yang ada di pertanian, perkebunan kita menjadi berlipat. Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi,” katanya.

“Undang investasi untuk membangun industri pengolahan, untuk membangun pabrik pengolahannya, sehingga nilai tambah dari setiap produksi yang ada di pertanian, perkebunan kita menjadi berlipat. Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyerahkan penghargaan kepada 15 penerima Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, sebagai berikut:

  1. TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatra, Provinsi Kepulauan Riau;
  2. TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali, Provinsi Jawa Tengah;
  3. TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan;
  4. TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  5. TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Nusamapua, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  6. TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatra, Kota Pekanbaru;
  7. TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali, Kota Madiun;
  8. TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Kalimantan, Kota Banjarmasin;
  9. TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sulawesi, Kabupaten Bone;
  10. TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Nusamapua, Kota Mataram;
  11. TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Sumatra, Kabupaten Tanah Datar;
  12. TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali, Kabupaten Kebumen;
  13. TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Kalimantan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  14. TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Sulawesi, Kabupaten Boalemo; dan
  15. TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Nusamapua, Kabupaten Lombok Barat. (Redaksi1)

Komentar