Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen. Pol. (Purn) DR. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Senin, 5 Mei 2025, di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Musrenbang ini berlangsung selama sepekan hari kerja, Senin-Jumat (4-9/05/2025), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Para kepala daerah, termasuk Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya, dan kepala OPD di lingkungam Pemprovsu terlihat juga mengenakan pakaian adat sebagai simbol dan momentum strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Bupati Karo Antonous Ginting dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan potensi daerah, khususnya sektor pariwisata dan pertanian, yang menjadi kekuatan utama Kabupaten Karo.
“Forum ini penting dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah pembangunan provinsi. Pemerintah Kabupaten Karo siap mendukung penguatan investasi dan inovasi pembiayaan daerah melalui kolaborasi, termasuk pengembangan BUMD dan sektor unggulan lokal,” ujar Bupati Karo.
Gubsu Bobby Ingatkan Jangan Buat Anggaran Aneh-aneh
Dalam arahannya, Gubernur juga mendorong agar kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan provinsi dalam membentuk BUMD bersama untuk mengelola potensi unggulan, serta mengusulkan penggabungan PDAM antar daerah agar pelayanan air bersih lebih efektif dan efisien.
Gubernur Bobby menargetkan nilai investasi sebesar Rp100 triliun per tahun guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran di seluruh wilayah Sumut.
Masih pada kesempatan ini, Guburnur Bobby kembali menegaskan agar setiap OPD benar-benar mematuhi kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, dia mendapati masih banyak anggaran tak masuk akal.
“Untuk OPD jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Tusuk gigi, busi racing, ada busi racing, di Dinas apa ya pak? Dinas Sosial,” kata dia.
Sebelumnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Agus Fatoni mengatakan forum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menjaring aspirasi pembangunan dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.
MoU Dengan Empat Lembaga
Sementara itu, salah satu agenda penting lain dalam musrenbang ini adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumatera Urara Muhammad Bobby Afif Nasution dengan empat lembaga lain.
Keempat lembaga dan isi pokok Mou itu adalah Badan Pusat Statistik dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restroratif di Provinsi Sumatera Utara.
Kemudian, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif di Provinsi Sumatera Utara, dan Administrator KEK Sei Mangkei, PT. Kawasan Industri Nusantara (KINRA) serta BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengelolaan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Tahun 2025–2026.
Sesuai susunan acara, musrenbang ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, pejabat teras Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan Kementerian Pariwisata. (R1)
Komentar