Salak, Karosatuklik com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat menyampaikan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian rekomendasi DPRD ini dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Pakpak Bharat, Selasa (21/04/2026).
Rekomendasi DPRD Pakpak Bharat terkait LKPJ Bupati Tahum 2025 ini juga memberikan beberapa catatan dan saran penting terkait program APBD Pakpak Bharat kedepan.
Hal ini diakui oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor dalam pidato tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd.
“Dari setiap analisa dan pandangan yang disampaikan terbentuk suatu rekomendasi yang objektif dan proporsional dengan melihat fakta yang ada, sehingga rekomendasi ini akan dilaksanakan oleh Pemerintah secara objektif dan proporsional juga untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan dengan melihat berbagai aspek dalam pelaksanaan APBD TahunAnggaran berikutnya,” ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Sidang paripurna yang dihadiri sejumlah undangan termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pimpinan Instansi vertikal, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ini menyajikan pemandangan beda dari biasanya di gedung DPRD Pakpak Bharat.
Dalam momentum Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, segenap undangan kompak mengenakan pakaian batik nasional serta kebaya nasional bagi para perempuan yang turut hadir di ruang sidang.
Salah seorang anggota DPRD Pakpak Bharat bahkan sempat menyela Sidang dengan menyampaikan langsung ucapan Selamat Hari Kartini melalui pengeras suara yang ada di mejanya.
Selanjutnya, rekomendasi LKPJ Bupati merupakan catatan strategis DPRD berupa saran, masukan, dan koreksi objektif untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, mencakup tata kelola, infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Rekomendasi ini bertujuan memperbaiki kinerja tahun berjalan dan mendatang, serta memastikan transparansi.
Wakil Bupati, H Mutsyuhito Solin, menambahkan, sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. (WES)
Komentar