Bupati Pakpak Bharat Hadiri Peringatan UU Desa di GBK Jakarta

Pakpak Bharat, Sumut868 x Dibaca

Jakarta, Karosatuklik.com – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri puncak peringatan Hari Desa di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/03/2023).

Turut hadir diantaranya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarno Putri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansha dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, serta sejumlah Kepala Daerah diseluruh Indonesia, termasul Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengikuti serangkaian diskusi tentang upaya membangun Indonesia dengan peran serta Desa di dalamnya.

Dalam acara ini, tiga Organisasi Desa sepakat berharap kepada Pemerintah agar menambah besaran Alokasi Dana Desa. Mereka berharap 10 persen total APBN bisa disalurkan ke Desa.

Tiga organisasi itu, yakni Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).

“Di Kabupaten Pakpak Bharat, kami senantiasa bersinergi dan bekerja sama dengan Kepala Desa, membangun Kabupaten Pakpak Bharat menurut hemat kami harus juga dibarengi dengan membangun Desa,” ucap Bupati di Jakarta.

Acara bertajuk Membangun Indonesia dari Desa ini dalam rangka memperingati sembilan tahun UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kegiatan hari desa nasional 2023 tersebut mengundang Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri mengatakan membangun semangat gotong royong sebagai indentitas bangsa indonesia.

Dijelaskan Megawati, bahwa masyarakat boleh meminta apapun ke negara karena bangsa ini milik rakyat Indonesia.

“Kalian itu boleh meminta karena negara ini, bangsa ini milik kalian, tetapi juga harus mikir seberapa jauh sih negara kita ini dari sisi keuangannya,” ujar Megawati

Ia juga meminta kepada para kepala desa untuk terus bekerja membangun desa.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Asri Anas mengatakan Apdesi telah meneken memorandum of understanding (MoU) dengan BPIP bahwa kepala desa harus mendapatkan bimbingan terkait Pancasila.

“Kita sudah MOU dengan BPIP bahwa kepala desa harus ada Bimtek tentang Pancasila,” ucapnya.

Asri Anas juga menyampaikan permintaan organisasi desa agar 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.

“Jadi, kami meminta 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa,” ujarnya.

Sementara Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bangga kepada kepala desa yang sudah berperan penting untuk kemajuan desa. Ia juga meminta kepada kepala desa untuk tidak terlibat politik praktis.

Hadir dalam acara ini Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi, Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasruddin Umar, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi) Muhammad Asri Anas, serta kepala desa seluruh Indonesia. (R1)

Komentar