CSIS Apresiasi Airlangga Hartarto Sukses Bawa RI Keluar Dari Resesi

Nasional884 x Dibaca

Jakarta, Karosatuklik.com – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan pujian dan apresiasi dari banyak pihak atas kinerjanya yang luar biasa dalam membawa Indonesia keluar dari resesi.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini juga dinilai banyak mencatatkan hasil positif.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Airlangga Hartarto berhasil mengamankan aspek ekonomi.

Hal itu yang membuat Indonesia keluar dari resesi ekonomi.

Banyak pihak juga menganggap, perbaikan ekonomi nasional disebabkan karena adanya perbaikan kesehatan.

“Airlangga Hartarto sukses meredam penyebaran Covid-19 sekaligus sukses membawa Indonesia keluar dari resesi,” ujar Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri.

Ramai diberitakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam 17 tahun terakhir atau sejak 2004.

Penanganan pandemi di Indonesia tak hanya mengutamakan sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi. Pada kedua aspek itu Airlangga Hartarto berhasil mencatatkan hasil positif.

“Program pemerintah membantu di beberapa sektor. Kondisi kesehatan yang under control juga memengaruhi,” kata Yose Rizal Damuri.

Yose menegaskan, perbaikan ekonomi nasional lebih disebabkan karena perbaikan kesehatan.

Imbasnya, sambung dia, pengeluaran uang tidak lagi bersikap wait and see sehingga investor juga tak segan untuk menanamkan modalnya.

Penilaian Yose sejalan dengan strategi yang dibuat Airlangga.

Menggunakan pola helicopter view, Ketua Umum Partai Golkar itu tidak sekadar memfokuskan penanganan pandemi dari sisi ekonomi atau kesehatan saja.

“Kita melihat situasi ini secara helicopter view, tidak bisa secara parsial. Jika hanya dilihat dari sisi kesehatan, kebijakan terkesan kurang tegas. Jika dilihat dari sisi ekonomi saja, kebijakannya terkesan terlalu membatasi. Ini harus dilakukan secara hati-hati dan dihitung dengan cermat, karena pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek ini,” kata Yose.

Dia melanjutkan, demi menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi maka pemerintah menerapkan beragam skema bantuan sosial dan insentif.

Menurut Yose, program tersebut memberikan dampak positif. Bantuan sosial mampu mendorong konsumsi.

“Program pemerintah tentunya berguna untuk menjaga kehidupan masyarakat tidak jatuh terlalu dalam. Agar masyarakat bisa hidup secara subsistem sambil menunggu perbaikan,” katanya.

Sebelumnya, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad juga mengapresiasi peran Airlangga terkait pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menilai pertumbuhan ekonomi bisa mempertegas usaha pemerintah yang tak sekadar memfokuskan penanganan pandemi dalam satu sektor saja.

“Pertumbuhan ekonomi 7,07 persen adalah capaian yang luar biasa besar dalam proses pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Dia mengatakan, ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif juga akan berdampak di sektor kesehatan juga terus mengalami perbaikan. Menurutnya, pemerintah cukup berhasil menangani pandemi.

“Walaupun kasus konfirmasi positif harian masih relatif besar, tapi cukup bisa ditahan sehingga tidak meledak seperti di India,” kata Saidiman Ahmad.

Sebelumnya, Menko Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Seperti diketahui, pada kuartal tersebut ekonomi tumbuh sebesar 7,07 persen year on year (yoy).

“Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan negara tetangga kita seperti India yang sebesar 1,6 persen, Vietnam 6,6 persen, Korea Selatan 5,9 persen, dan Jepang minus 1,6 persen,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada Kamis (5/8/2021).

Airlangga menambahkan, seluruh wilayah Indonesia telah mengalami perbaikan dalam perekonomiannya.

Pulau Jawa sebagai kontributor terbesar perekonomian nasional tumbuh tinggi sebesar 7,78 persen di kuartal II 2021, diikuti Pulau Maluku dan Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Bali. (Sumber: tribunnews)