Kabanjahe, Karosatuklik.com – Pemerintah Kabupaten Karo semakin dituntut kreatif dan menggali potensi baru pendapatan asli daerah, ditengah berkurangnya anggaran untuk pembangunan akibat kebijakan ‘refocusing’ anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19. Plus evaluasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang diduga masih banyak bocor.
Kali ini Catatan Redaksi Karosatuklik.com, dari dapur redaksi di Jalan Pahlawan Kabanjahe, Rabu (7/12/2022) menyajikan tulisan mendorong Pemkab Karo Tidak Tidak Terlena di Zona Nyaman. Pemkab Karo diminta mampu menggali potensi baru pendapatan daerah ditengah persaingan antar daerah yang semakin cepat dan terus bergerak maju. Untuk meningkatkan pendapatan di sektor lain, semua stakeholders terkait harus mendorong dan merumuskan langkah-langkah inovatif dan kreatif, guna menggali potensi-potensi pendapatan daerah di lingkungan Pemkab Karo dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah ‘menutup’ celah-celah kebocoran sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karo, Cory Seriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting dibutuhkan tim perancang dan perumus pembangunan yang handal dan mampu menterjemahkan visi misi dalam program-program pembangunan ditengah dampak pasca pandemic virus corona yang sudah dirasakan di semua lini kehidupan.
Bappeda Tidak Sekedar Mencoret Anggaran Dinas
Bappeda yang akan menjadi perancang dan perumus RPJMD Kabupaten Karo harus tahu betul kebutuhan mendasar masyarakat di tengah sengatan parah Covid-19. Aparatur Bappeda harus peka dan profesional. Tidak sekedar mencoret anggaran di dinas-dinas.
Karena, sejatinya birokrasi menuntut perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, karena itu, reformasi birokrasi memerlukan kelincahan adaptasi baru dengan langkah-langkah yang konkret, realistis, sungguh-sungguh, serta upaya luar biasa, karena merupakan sebuah peraturan besar dalam menyongsong tantangan ke depan ditengah persaingan yang semakin kompetitif.
Disisi lain pentingnya hubungan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah. Kedua lembaga tersebut harus dapat menjalin hubungan yang cek and balance, sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan kualitas pelayanan yang semakin baik.
Paradigma pemerintah daerah kini adalah pelayan masyarakat dan tidak lagi dilayani masyarakat. Sehingga, segala kebijakan yang lahir, baik dari tubuh lembaga eksekusi ataupun legislasi, haruslah berpedoman pada hak-hak dasar masyarakat. Fungsi pelayanan harus dikedepankan, tidak saja untuk memenuhi hak-hak tersebut, tetapi juga untuk mendorong hak inisiatif partisipatif masyarakat.
Pertanian adalah ‘Nafas’ dan Tulang Punggung Ekonomi
Sektor pertanian, misalnya, digeluti mayoritas warga Kabupaten Karo selama ini, kalau menurut data BPS sekitar 87 persen daerah ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
Bisa dikatakan pertanian adalah ‘nafas’ dan tulang punggung ekonomi keluarga di daerah ini, faktanya belum terlihat adanya perbaikan seperti ketersedian bibit, pupuk bersubsidi, infrastruktur berbasis pertanian serta pemasaran hasil pertanian.
Bahkan sektor pertanian, menurut penulis, penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) untuk APBD Pemkab Karo, namun sungguh miris, pemberi sumber PAD itu diterlantarkan dan terkesan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Mulai dari mencari bibit, menanam, merawat hingga panen, semua dikerjakan petani. Tidak ada peran pemerintah kecuali minta cukai atau retribusi di saat petani menjual barangnya di Pasar Hasil Bumi Pajak Singa, Pajak Roga atau Pajak Tigapanah.
Hal yang sama juga terjadi di sektor pariwisata yang menjadi sektor andalan ke dua setelah pertanian, juga belum terkelola dengan baik. Lebih cepat pihak swasta menangkap peluang dari pada pihak Pemkab Karo. Kalau bukan karena pihak swasta atau warga sendiri, tidak ada objek wisata kita yang bisa menjadi magnet bagi wisatawan di tengah munculnya trend-trend baru wisata yang terus menuntut hal yang baru.
Seperti diketahui, Kabupaten Karo memiliki potensi sumber daya alam luar biasa, alam yang subur, alam yang indah, letak geografis Kabupaten Karo sebagai jalan lintas Provinsi Sumut-NAD, dekat ke Ibukota Provinsi Medan, seharusnya kelebihan yang kita miliki ini bisa diformulasikan menjadi peluang dalam meningkatkan ekonomi dari bidang pertanian dan pariwisata dan lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan yang bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi dan Motivasi Kerja
Guna mempercepat derap pembangunan dan kemajuan di berbagai sektor di Kabupaten Karo dibutuhkan komitmen yang kuat dan terintegrasi di seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali Bupati Karo Cory S Sebayang dan Theopilus Ginting serta semua kepala OPD jajaran Pemkab Karo maupun seluruh unsur ASN agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggungjawab sehingga dapat mengembangkan inovasi dan motivasi kerja untuk melaksanakan program yang berbasis pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Sejujurnya, banyak problem pembangunan di Tanah Karo yang butuh solusi, penanganan yang cepat, inovatif dan terukur. Pengangguran dan rakyat miskin semakin bertambah, kualitas kehidupan petani di pedesaan semakin memprihatinkan, perekonomian yang lesu, tingkat kenakalan anak dan remaja semakin meningkat akibat banyak yang putus sekolah. Dampak pandemic virus corona sudah mulai terasa memukul semua sektor tanpa kecuali. Nah, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Karo.
Pelajaran berharga dari Pandemi Covid-19 yang sempat memukul berbagai sektor kehidupan manusia dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Salah satu sektor ekonomi yang kena dampak pandemi yang menjadi sumber PAD adalah pariwisata.
Solusinya, sektor pariwisata harus mencoba formula baru dengan situasi sulit ini. Tentu, harus inovasif, adaptasi, dan kolaborasi yang salah satunya mengembangkan dan memajukan wisata desa bahkan wisata desa kopi.
Menjual potensi alam, tradisi, budaya, sosial, hingga kuliner yang sangat beragam dan berfariasi. Karena itu desa wisata menjadi solusi ekonomi khususnya sektor wisata di tengah pandemi covid-19.
Desa wisata, sejalan dengan konsep wisata di saat pandemi. Sejumlah indikator seperti wisata ke desa dan alam tidak menyebabkan adanya konsentrasi massa. Alam terbuka di desa wisata, sangat pas untuk wisata keluarga dan kelompok kecil masyarakat.
Apalagi, tren saat ini masyarakat lebih memilih wisata ke alam dan desa wisata menjadi salah satu tujuan mereka. Sementara kita tahu Kabupaten Karo memiliki potensi luar biasa di sektor wisata desa.
Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung sektor wisata di wilayahnya. Tujuan desa wisata untuk menggerakkan ekonomi lokal, menjaga tradisi dan budaya, dan menjaga lingkungan tetap alami namun bisa meningkatkan pendapatan warga desa sehingga bisa memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ditengah kegetiran perekonomian yang lesu, ancaman penyalahgunaan narkoba, judi, dan HIV/AIDS semakin menakutkan. Kalau saja tidak ada langkah-langkah konkrit dilapangan, timbul keresahan mau jadi apa nanti generasi muda daerah ini?
Pendidikan, pelayanan kesehatan, belum terlihat secara signifikan berjalan maksimal dilapangan. Penataan kota Kabanjahe dan Berastagi yang dari tahun ke tahun tidak terlihat perubahan nyata, justru sebaliknya, kota Kabanjahe sebagai pusat pemerintahan dan Berastagi sebagai kota wisata terlihat jalan ditempat tanpa terlihat terobosan nyata dalam penataan estetika dan kenyamanan kota.
Ekstensifikasi pajak
Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Karo juga harus kreatif dan inovatif melakukan ekstensifikasi pajak daerah. Potensi-potensi obyek pajak baru terus digali untuk meningkatkan PAD. Potensi-potensi obyek pajak baru terus digali untuk meningkatkan PAD.
Karena kalau cerita membangun, ya cerita soal uang, bagaimana membangun Karo yang cukup luas kalau APBD kita tidak mampu, tidak cukup. Menyiasatinya, Pemkab Karo harus kreatif menggali potensi-potensi baru yang ada, termasuk lobby anggaran ke pusat. Koordinasi yang lebih intensif hendaknya menjadi basis dalam proses kerja sama Pemkab Karo dengan Pemprovsu dan pusat serta lembaga vertikal.
Keluar dari Zona Nyaman
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo diminta untuk berinovasi dengan berpikir kreatif dan tidak monoton.
Masyarakat menaruh harapan besar di pundak Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang dan Wakil Bupati Theopilus Ginting di sisa masa jabtan hingga tahun 2024. Menciptakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya untuk Kabupaten Karo memang bukan perkara mudah.
Disinilah letak pentingnya pemimpin yang mau dan mampu bekerja untuk perubahan itu sendiri. Kini, Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting harus segera gerak cepat, karena waktu juga terus berjalan dengan cepat.
Sejumlah harapan mulai dari sektor perekonomian hingga keseriusan penanganan kesehatan, sektor pendidikan dan lainnya untuk pemimpin baru di Kabupaten Karo menjadi pekerjaan rumah (PR) Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Tentu disana ada semangat baru dan juga harapan baru dari masyarakat.
Ekspektasi masyarakat yang tinggi akan terwujudnya pembangunan Kabupaten Karo yang lebih baik adalah impian semua warga di 17 kecamatan dari 270 desa/kelurahan.
Pemkab Karo semakin dituntut lebih agresif, piawai, cerdas memanfaatkan peluang dan menggali sumber-sumber potensi yang ada serta tidak kalah pentingnya menekan kebocoran sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Di APBD Kabupaten Karo 2023 nanti sudah semestinya pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, semuanya harus terdata dan terukur serta mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi daerah ini, minimal dua tahun belakangan ini. Contoh, peroalan klasik PDAM Tirta Malem Kabanjahe, termasuk pembangunan Rumah Sakit Umum milik Pemkab Karo yang baru. Ini harus dikerjakan tuntas di tahun 2023 – 2024.
Aspek Kesehatan
Dari aspek kesehatan, misalnya, masih terdapat banyak masyarakat melakukan rawat inap di rumah sakit swasta. RSU Kabanjahe masih sering dikeluhkan pasien, mulai dari pelayanan dokter yang lebih lama waktunya di tempat-tempat praktek pribadi.
Belum lagi pelayanan yang masih dibawah standar, masalah obat hingga kebersihan, konon pula puskesmas-puskesmas kecamatan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik.
Jangan heran bila makin banyak warga Karo berobat ke rumah sakit ternama di Medan maupun ke negeri seberang seperti Penang, Malaysia dan Singapura.
Dua tahun lebih pandemi Virus Corona telah mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya merestorasi sektor kesehatan. Ini sangat penting untuk segera dibenahi. Bagaimana penyiapan langkah-langkah taktis dan strategis pemerintah dalam mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat Karo.
Terutama yang dominan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan sektor sektor riil, yang mendongkrak ekonomi dalam konteks mendukung indeks pembangunan manusia Kabupaten Karo diantaranya adalah bidang kesehatan, bidang pendidikan dan tentunya di bidang ekonomi.
Ekonomi Kreatif Berbasis Digital
Mengingat sekarang ini dunia digital sudah menjadi kebutuhan urgen masyarakat terutama di tengah pandemi. Kabupaten Karo memiliki banyak potensi, salah satunya bisa dibuat atau dikembangkan adalah usaha ekonomi kreatif.
Tapi tentunya, tidak sekedar ucapan, apalagi seremoni. Jaman terus bergerak maju, solusi konkret dan real menjawab berbagai keluhan masyarakat, berarti hadirnya pemerintah mendukung usaha-usaha tersebut.
Contohnya, membangun desa kopi Karo, desa adat dan budaya, desa wisata berbasis digital dan lainnya. Tujuannya, untuk memajukan aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Sebab dari data pengguna IT di daerah ini mempunyai potensi besar dan luar biasa.
Dengan edukasi dan kegiatan ekonomi kreatif sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat. Pada akhirnya bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat
Disini sangat dibutuhkan bentuk kolaborasi bersama pelaku UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Dengan demikian akan semakin dikenal masyarakat luas sehingga pemanfaatan IT dalam memasarkan produk UMKM kian berkembang pesat.
Tantangan kedepan tentu semakin berat dan kompleks, sementara disisi lain persaingan antar daerah dalam berbagai bidang dan sektor semakin ketat dan terus bergerak cepat.
Tidak Memiliki Daya Saing
Sektor pertanian dan pariwisata yang sering digemborkan oleh pemerintah daerah sebagai ‘nafasnya’ Kabupaten Karo dalam kenyataannya tidak memiliki daya saing yang kuat dalam memacu pengembangan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya mengapa bisa demikian?
Jawabannya cukup sederhana, bahwa sektor pertanian yang sebagian besar ditekuni oleh masyarakat Karo adalah sektor pertanian tradisional, secara implisit, ia tidak memiliki nilai tambah yang cukup besar untuk mengangkat derajat kesejahteraan petani menjadi lebih baik.
Politik Anggaran
Sederhananya adalah, tidak ada insentif yang cukup berarti bagi petani untuk dapat mengembangkan pertanian mereka. Daya saing mereka lemah.
Demikian halnya dengan potensi pertanian holtikultura, yang jika saja digarap secara profesional dan didukung penuh Pemkab Karo, daerah ini akan menjadi lumbung terbaik pertanian hortikultura di Sumut.
Artinya politik anggaran sudah saatnya memihak ke dua sektor yang menjadi andalan daerah ini.
Menurut penulis, perlu diperhatikan adalah persaingan produk pertanian ini semakin ketat di tengah pasar yang semakin terbuka dengan produk pertanian impor yang lebih murah, dan pada saat yang sama biaya produksi yang harus ditanggung petani kita juga semakin besar.
Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang efektif agar kesinambungan sektor pertanian holtikultura dapat terus berlanjut dan mampu menjadi leading sektor serta memberikan efek multiplier terhadap sektor perekonomian lainnya.
Demikian juga pentingnya pemetaan syarat calon kepala dinas perlu diperketat dengan fungsi bahwa pemetaan itu dimaksudkan sebagai sebuah penyempurnaan kualitas. Plus menempatkan orang sesuai latar belakang ilmu yang dimilikinya.
Dengan pemimpin yang mau dan mampu bekerja untuk perubahan diyakini sejumlah persoalan yang mendera daerah ini akan terurai satu persatu.
Namun sangat penting dipahami, tanpa keberanian keluar dari zona nyaman, kita akan terus dihadang oleh beragam permasalahan yang semakin kompleks dan terus berdinamika, apalagi kedepan tantangan daerah ini semakin berat.
Tanpa keberanian keluar dari zona nyaman, pembangunan akan stagnan atau tidak maksimal. Langkah cepat dan terukur dari OPD se-jajaran Pemkab Karo selaku eksekutor program perlu dipacu lebih tajam. Sementara diketahui, berbagai tunjangan dan fasilitas enak yang diberikan negara melalui duit rakyat dari APBD Karo juga cukup berbanding dengan kerja keras ASN Pemkab Karo. Artinya, tidak ada lagi alasan kerja asalan.
Demikian juga koordinasi lintas OPD dan Camat serta kewilayahan sangat minim sehingga yang muncul selama ini adalah terkesan jalan sendiri-sendiri.
Ego lintas sektoral masih mendominasi, sungguh miris, sudah saatnya hal ini ditinggalkan. Lintas OPD Pemkab Karo dan DPRD harus bersatu padu dan saling berkolaborasi demi mewujudkan visi misi Bupati Karo, Cory Seriwaty Sebayang dan Wakil Bupati Theopilus Ginting.
Mengakhiri tulisan laporan daerah ini, penulis berharap Pemkab Karo dan jajarannya tidak terlena berada pada zona nyaman. Mereka harus segera berpindah ke zona kompetitif, dengan memegang teguh integritas, sehingga berbagai impian daerah ini semakin maju bisa terwujud. (Robert Tarigan, SH – Pimpinan Redaksi dan Penanggungjawab Karosatuklik.com)