Jakarta, Karosatuklik.com – Selama 20 hari kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari tanggal 26 September hingga 15 Oktober 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, mengaku menemukan 53 kasus dugaan pelanggaran kampanye di media-sosial (Medsos).
Pelanggaran tersebut berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti produksi berita hoax, hasutan, dan ujaran kebencian. Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat daerah yang tidak netral di media internet.
Hal itu diungkapkan, Fritz Edward Siregar (Bawaslu) sebagai narasumber saat tampil sebagai narasumber, Masyarakat-Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) menggelar webinar menyambut Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Webinar yang dihadiri berbagai pihak secara virtual ini mengangkat tema “Antisipasi Kerawanan Kamtibmas dan Kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020”.
Acara tersebut dibuka oleh Ketum PWI Pusat Atal S Depari didampingi Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo dengan nara sumber yang hadir ialah Wawan Purwanto (Deputi VII BIN), Fritz Edward Siregar (Bawaslu), Profesor Dr. Widodo Muktiyo (Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP), Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Sugeng mewakili Kapolda Irjen Pol Nico Afinta dan Direktur Lembaga Survei (Indodata) Danis Tri Saputra Wibono, Jumat (23/10) siang, di Sekretariat PWI Pusat Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Lanjut Fritz Edward Siregar, pada 10 hari kedua kampanye, dari 6-15 Oktober, ada 375 kasus pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes). Angka tersebut bertambah 138 dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye, dari 26 September hingga 5 Oktober dengan jumlah pelanggaran Prokes 237 kasus,” ujarnya.
Fritz menyebut, Bawaslu menindaklanjuti berbagai pelanggaran itu dengan menerbitkan peringatan tertulis. Ada 233 surat peringatan tertulis pada periode kampanye 10 hari kedua. Jumlah itu meningkat sebanyak 163 surat dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye dengan 70 surat peringatan tertulis.
Lebih lanjut, Fritz mengungkapkan untuk menangkal berita bohong, pihaknya mengadakan kerja sama dengan beberapa platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. “Jika pelanggaran itu terjadi di salah satu platform, pihaknya akan meminta diberi label berita bohong, atau ujaran kebencian, kemudian meminta dihapus,” tegasnya.
Di sisi Kemenkominfo, Widodo Muktiyo mengatakan. Selama ini pihaknya juga kian intens melakukan patroli siber untuk menghindari disinformasi di media sosial. Bagi media yang menyebarkan info hoaks dan pelanggaran lainnya saat Pilkada serentak, pihaknya bekerjasama dengan Dewan Pers akan bertindak tegas, termasuk menghapus website dan akun.
“Dari pihak BIN, Wawan Purwanto menjelaskan, info hoaks dan ujaran kebencian berpotensi membuat konflik di beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Karena itu, terkait pelanggaran di sisi media saat memberitakan Pilkada serentak. BIN mendorong undang-undang pers diterapkan secara tegas, pihaknya meminta Dewan Pers untuk bertindak dengan cepat.
“Terkait penyebaran hoaks dan disinformasi, perlu disadari potensi konflik di Pilkada akan cukup besar, sehingga bagi media yang terdaftar bisa memberi hak jawab tapi jika tidak terdaftar maka pertanggungjawabannya menjadi bias. Ini menjadi persoalan meskipun tetap bisa dilakukan upaya hukum juga. Namun, ‘bola’ ada di Dewan Pers untuk memberi sanksi tegas,” ujarnya.
Kami melakukan pemetaan ini seiring dengan permintaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk ikut mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan di 270 Kabupaten/Kota Provinsi,” jelas Wawan. (PWI)
