Medan, Karosatuklik.com – Pemerintah Kabupaten Karo kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kabupaten Karo sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini menandai keberhasilan Kabupaten Karo meraih opini tertinggi tersebut selama tujuh kali berturut-turut.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang di Medan kepada Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, Jumat siang (29/5/2026).
Turut hadir mendampingi Bupati Karo dalam acara penyerahan tersebut, diantaranya, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, Kepala BKAD Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br Kaban, ST, M.Eng, Inspektur Daerah Kabupaten Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si, Sekretaris Dewan Kabupaten Karo, Eva Angela S, S.S, M.M beserta jajaran pejabat Pemkab Karo lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, dipercaya untuk memberikan kata sambutan di hadapan para kepala daerah dan jajaran pimpinan BPK RI.
Dalam sambutannya, Bupati Karo menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara serta seluruh tim pemeriksa atas profesionalisme dan pendampingan yang diberikan selama proses audit berlangsung.
Dalam sambutannya, Bupati Antonius Ginting menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah.
“Capaian Opini WTP yang ketujuh kalinya ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” sebutnya.
“Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pengawasan internal demi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Karo,” ujar Bupati Karo.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Karo juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh BPK RI guna terus menyempurnakan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
Menurut Bupati, raihan WTP bukan hanya sekadar penghargaan administrasi, tetapi juga menjadi indikator tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan transparan. “Karena itu, diharapkan seluruh OPD terus menjaga komitmen dan integritas dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel,” imbuh Bupati Karo.
“Kami berharap tata kelola, terutama keuangan daerah, bisa terus terpantau dengan baik. Evaluasi dari BPK menjadi bahan penting bagi kami untuk memperbaiki sistem kinerja dan laporan keuangan di Kabupaten Karo,” tegasnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang dinilai banyak membantu pemerintah daerah dalam proses evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan.
“Kami sangat berterima kasih kepada BPK RI khususnya kepada Kepala BPK Sumut. Apa yang dilakukan BPK selama pemeriksaan justru membantu kami sebagai Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja seluruh OPD,” terangnya. (R1)
Baca Juga:
Komentar