Deli Serdang, Karosatuklik.com– Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, menghadiri Dialog Otonomi Daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 APKASI yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Deli Serdang, bertempat di Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Dialog yang mengusung semangat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, serta dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, dan diikuti para bupati dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan HUT ke-26 APKASI yang bertujuan memperkuat sinergi antarpemerintah kabupaten, sekaligus menjadi wadah bertukar pengalaman, gagasan, dan praktik terbaik dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta membangun kolaborasi untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo, Ny. Roswitha Antonius Ginting, didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Karo, Ny. Rehmilna Gelora Kurnia Putra Ginting, turut mengikuti Women Program, dengan Workshop yang mengusung tema “Penguatan Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah.”
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas dan peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi di berbagai sektor.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Karo dalam dialog nasional dan Women Program tersebut diharapkan dapat memperluas jejaring kerja sama antardaerah sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam berbagai sektor guna mendukung percepatan pembangunan daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dialog Otonomi Daerah HUT ke-26 APKASI, Bupati Antonius Ginting turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Kepala Bagian terkait.
Acara ini juga dihadiri oleh para asisten, kepala OPD, kepala bagian dari pemerintah kabupaten se-Indonesia, serta para peserta Women Program sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui sinergi, kolaborasi, dan pemberdayaan perempuan.
Menanggapi materi tersebut, Bupati Antonius Ginting menegaskan komitmen Pemkab Karo dalam menyerap poin-poin strategis yang dibahas dalam forum tersebut. Menurutnya, dialog ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum krusial bagi daerah.
Menurutnya, otonomi daerah tidak hanya berbicara mengenai kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, memperkuat integritas pemerintahan, serta memastikan kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, simpul Bupati Karo.
Wamendagri Bima Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah Efektif dan Efisien
Dialog Otonomi Daerah tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Drs. Zainal Abidin Hutagalung.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 227 kepala daerah yang terdiri atas para bupati dan wali kota dari 37 provinsi di Indonesia.
Dialog Otonomi Daerah menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman, gagasan, dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, forum ini juga bertujuan memperkuat sinergi antardaerah guna meningkatkan daya saing serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini semakin kompleks dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, selain menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), kepala daerah juga dituntut mampu merespons dinamika geopolitik global, mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, memenuhi janji pelayanan kepada masyarakat, serta beradaptasi dengan perkembangan media digital yang berlangsung sangat cepat.
“Tantangan pemerintahan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Selain menghadapi penyesuaian transfer ke daerah (TKD), kepala daerah harus mampu menjawab dinamika geopolitik global, mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, hingga beradaptasi dengan perkembangan media digital yang bergerak sangat cepat,” tegas Bima Arya.
Untuk mengelola keuangan daerah, setiap kepala daerah perlu lebih lincah mencari sumber-sumber pendanaan alternatif. Kita sedang bergerak menuju kemandirian fiskal sehingga tidak bisa terus mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.
Potensi yang dimiliki daerah harus dimaksimalkan, dan itu harus menjadi perhatian setiap kepala daerah,” ujarnya.
“Melalui forum ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antarpemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, mandiri, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (R1)
Komentar