Medan, Karosatuklik.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peacemaker Training 2026 serta pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan se-Sumatera Utara secara daring.
Kegiatan yang diikuti oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota, kepala desa, dan lurah ini berfokus pada peningkatan kompetensi juru damai (Peacemaker), tata cara pendaftaran pelatihan, pemutakhiran SK kelembagaan, hingga optimalisasi pelaporan layanan melalui aplikasi resmi, Selasa (10/11/2026).
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan pentingnya peran strategis Posbankum sebagai ruang pelayanan hukum yang solutif bagi masyarakat.
“Kami harapkan semua kabupaten/kota se-Sumatera Utara dapat mengikuti program Peacemaker Training. Posbankum bukan sekadar simbol keberadaan layanan hukum, melainkan ruang pelayanan untuk konsultasi, rujukan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa secara damai di tengah masyarakat,” ujar Kakanwil.
Sosialisasi ini juga memaparkan detail tahapan Peacemaker Training yang pendaftarannya dibuka melalui laman plp.kemenkum.id dengan batas akhir pendaftaran hingga 10 November 2026, dilanjutkan proses verifikasi, pelatihan berbasis blended learning, simulasi mediasi, hingga penetapan kelulusan dan penyematan gelar non-akademik Non-Litigation Peacemaker (Nlp) pada 21 Desember 2026.
Selain itu, ditekankan pula persyaratan administratif seperti kepemilikan SK kepala desa/lurah, SK pembentukan Posbankum—termasuk opsi SK kolektif bagi kelurahan yang ditandatangani bupati/wali kota—serta kewajiban pelaporan layanan rutin di aplikasi Posbankum.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumut mendorong seluruh pemerintah daerah dan kepala desa/lurah untuk segera menuntaskan pemutakhiran data penggerak serta SK Posbankum selambat-lambatnya pada 30 November 2026.
Langkah komprehensif ini diharapkan mampu menjadikan Sumatera Utara sebagai barometer nasional dalam pembinaan Posbankum yang efektif, responsif, dan mampu memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (R1)
Komentar