PEMBAHARUAN hukum acara pidana melalui KUHAP baru merupakan langkah strategis negara dalam menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan tuntutan zaman. Di dalamnya terkandung kehendak untuk memperkuat
Hukum
Polri: PT DSI Gunakan Modus Proyek Fiktif dalam Kasus Dugaan Fraud
Jakarta, Karosatuklik.com – Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menggunakan modus
Yusril Ungkap Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian
Jakarta, Karosatuklik.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan perkembangan terkini proses Reformasi Polri yang saat ini
Eksepsi/Keberatan setelah Pembacaan Dakwaan “tidak dikenal lagi” dalam KUHAP Baru
ISTILAH “Eksepsi” atau “Keberatan” dalam KUHAP Lama sudah tidak ada lagi dalam KUHAP Baru, diganti dan dibakukan dengan nama “Perlawanan” (lihat Pasal 206 KUHAP Baru).
Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan?
UNDANG-UNDANG ini dapat disebut dengan KUHAP yang sudah mulai berlaku 2 Januari 2026, demikian Pasal 368 dan 369 UU 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) mengaturnya.
Polri Luncurkan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres
Jakarta, Karosatuklik.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dengan meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang
KUHP-KUHAP Baru Berlaku, Sebagian Peraturan Pelaksananya Masih Menyusul
Jakarta, Karosatuklik.com – Dari 5 peraturan pelaksana KUHP Nasional, 2 sudah diundangkan, dan 3 masih dalam tahap penyusunan. Sementara 3 aturan pelaksana KUHAP 2025 belum
Regulasi LMK Jadi Sorotan dalam RDP Komisi XIII DPR RI
Jakarta, Karosatuklik.com – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi Hak Cipta, khususnya dalam pengelolaan royalti dan pengawasan Lembaga
Terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP), MK Beri Makna Frasa “Pejabat yang Bersangkutan” dalam KUHAP
Jakarta, Karosatuklik.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
MK Perkuat Syarat Jadi Advokat Tidak Boleh Dipidana 5 Tahun atau Lebih
Jakarta, Karosatuklik.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Gama Mulya (Pemohon I) dan Helmi (Pemohon II) atas uji materiil Pasal
Putusan MK: Wartawan Tidak Bisa Dipidana Karena Kerja Jurnalistik
Jakarta, Karosatuklik.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana atas karya jurnalistiknya. Putusan ini merupakan tanggapan MK dalam uji materiil terhadap
Kabulkan Sebagian Uji Rumah Susun Bukan Hunian, MK Dorong Aturan Khusus
Jakarta, Karosatuklik.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). Permohonan diajukan PT Pasaraya
- 1
- 2
- 3
- …
- 40
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.