Bawaslu Komitmen Mencegah Pelanggaran dan Kerawanan Pilkada 2024

Nasional3546 x Dibaca

Jakarta, Karosatuklik.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) berkomitmen melakukan pencegahan pelanggaran dan kerawanan Pilkada Serentak 2024. Salah satu yang diwaspadai kerawanan seperti penyalahgunaan kekuasaan.

“Kita mencegah terjadinya pelanggaran soft power di semua tingkatan,” kata Anggota Bawaslu Jawa Tengah Sosiawan. Hal itu dikatakan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Sabtu (16/11/2024).

Sosiawan menjelaskan penyalahgunaan kekuasaan ini banyak dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu. Selanjutnya, Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut.

“Itu banyak kami temukan di lapangan. Ya maupun yang sifatnya pemberitahuan kepada Bawaslu,” kata dia.

Ia mengakui sulit dalam mencari bukti-bukti dan tidak mudah mengungkapnya. Tetapi masyarakat betul-betul merasakan fenomena penyalahgunaan kekuasaan ini.

“Contoh aduannya seperti ada instruksi-instruksi tertentu secara lisan. Kepada aparatur atau pasukan di bawah pemerintahan,” ucap Sosiawan.

Selain itu, pihaknya juga mengantispasi persoalan isu netralitas ASN dan TNI/Polri termasuk kepala desa. Kemudian, mengantisipasi masalah politik uanhg (money politic).

“Politik uang ini merupakan isu yang kerap terjadi di setiap kontestasi politik di tingkat manapun,” ujarnya. Kemudian, Sosiawan juga menyoroti fonemena kampanye hitam dan hoaks di media sosial yang terjadi dalam Pilkada ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya persiapan yang lebih matang serta kerja sama dari berbagai pihak. Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

“Seluruh Indonesia, semua melaksanakan Pilkada. 38 provinsi. Nah, untuk itu, karena ini pengalaman pertama, maka kita harus betul-betul ekstra hati-hati dalam penanganannya,” ujar Mendagri. Seperti dikutip laman Kemendagri.

Mendagri menekankan pentingnya memperhatikan setiap aspek dalam pelaksanaan Pilkada. Serta tidak menganggapnya sebagai rutinitas biasa.

Dengan cakupan yang begitu luas, Pilkada serentak memerlukan koordinasi yang intensif. Dari semua elemen pemerintahan, aparat keamanan, hingga intelijen untuk mengidentifikasi potensi kerawanan sejak dini. (KBRN)

Komentar