Medan, Karosatuklik.com – Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes mengikuti rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (31/8/2026).
Rakor ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Karo mengoptimalkan PAD dan DBH pajak provinsi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Karo menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo terus mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu upaya meningkatkan kemandirian daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati Antonius Ginting turut hadir bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karo, Petrus Ginting, S.Sos.
“Bagi Pemerintah Kabupaten Karo, optimalisasi PAD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui sinergi dan semangat kolaboratif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, lanjut Bupati Karo Antonius Ginting, diharapkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dapat semakin optimal sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya pembangunan Sumatera Utara khususnya Kabupaten Karo yang berkelanjutan, ujar Bupati Karo.
Bobby Nasution Bagikan DBH Rp350 Miliar, Daerah Diminta Lebih Maksimal Kejar PAD
Dalam sambutanya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah capaian pendapatan yang dinilai masih perlu digenjot hingga akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Senin (31/8/2026).
Menurut Bobby, realisasi PAD Sumut hingga akhir Agustus 2026 memang telah melampaui 50 persen, namun capaian tersebut belum cukup untuk menjamin target pendapatan daerah dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Kalau melihat sisa waktu yang ada, kita harus lebih gencar lagi. Capaian sampai bulan Agustus memang di atas 50 persen, tetapi kita tidak boleh lengah,” kata Bobby dihadapan kepala daerah, Kemendagri, Kepolisian dan undangan lainnya.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, realisasi PAD hingga 29 Agustus 2026 mencapai Rp3,8 triliun atau 55,81 persen dari target. Sementara realisasi pajak daerah mencapai Rp3,2 triliun atau 52,91 persen dari target sekitar Rp6,2 triliun.
Bobby mengatakan dua sumber utama pembentuk PAD Provinsi Sumut masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan PT Jasa Raharja untuk mengoptimalkan penerimaannya.
Ia menjelaskan, sejak diterapkannya mekanisme opsen pajak, bagian pajak kendaraan bermotor langsung diterima pemerintah kabupaten/kota tanpa harus menunggu penyaluran dari pemerintah provinsi.
Menurut Bobby, pada 2025 Pemprov Sumut telah menyalurkan dana opsen pajak sebesar Rp1,3 triliun kepada pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan hingga Agustus 2026, realisasi penyaluran opsen pajak telah mencapai sekitar Rp919 miliar.
Meski demikian, Bobby menyoroti rendahnya realisasi dana cost sharing dari pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Dari kebutuhan alokasi cost sharing sebesar Rp52,99 miliar, kata Bobby, pemerintah kabupaten/kota baru menganggarkan sekitar Rp21,47 miliar dan realisasinya masih sangat minim.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Karena manfaat opsen pajak langsung diterima daerah, maka upaya peningkatan penerimaan pajaknya juga harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bobby juga menyerahkan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak provinsi tahun 2026 sebesar Rp350 miliar kepada 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut.
Menurutnya, nilai tersebut merupakan bagian dari total DBH yang akan disalurkan hingga akhir tahun.
“Masih ada sekitar Rp1 triliun lagi yang akan kami salurkan sampai akhir tahun, tentu bergantung pada realisasi pendapatan daerah,” katanya.
Selain mengandalkan pajak, Bobby meminta seluruh kepala daerah mulai mencari sumber pendapatan alternatif melalui berbagai skema pembiayaan kreatif.
Ia menilai daerah tidak bisa terus bergantung pada pajak karena dapat membebani masyarakat.
“Kita harus kreatif mencari sumber pendapatan selain pajak. Kalau semua dibebankan dari pajak, masyarakat akan terbebani,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut.
Menurutnya, peningkatan PAD di Sumut merupakan prestasi yang membanggakan, sementara masih terdapat sejumlah potensi penerimaan lain yang dapat dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.
“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu,” ujar Agus Fatoni yang pernah sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatera Utara pada periode 2024–2025.
“Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut. (R1)
Komentar