Medan, Karosatuklik.com – Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang ikuti Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov)/High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Kamis (09/03/2023).
Dalam rakorprov tersebut dipaparkan Perkembangan Indeks Pergerakan Harga (IPH) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Pemaparan Outlook Ekonomi dan Inflasi Sumatera Utara Tahun 2023 oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
Adapun cakupan materi pembahasan dalqm rapat ini di antaranya, Model dan strategi bisnis dalam penguatan ketahanan pangan dari sisi hulu ke hilir di era digital,
Peran BUMD dalam upaya pengendalian inflasi melalui kerangka 4K yakni keterjangakau harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif serta Prospek bisnis BUMD dalam mendukung ketahanan pangan kedepan.
Pada kesempatan ini, Gubsu Edy Rahmayadi saat rapat menyoroti maraknya aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum preman, yang menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi Sumut tersebut.
Pasalnya aksi pungli itu, lanjut Gubernur Edy Rahmayadi, mengakibatkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat menjadi tinggi.
Gubsu secara umum menggambarkan inflasi dipicu karena tingginya harga beras, cabai, telur ayam dan ikan dencis.
Inflasi karena kenaikan harga komoditas itu disebabkan aksi para spekulan, masalah infrastruktur dan maraknya pungutan liar.
“Ada yang mendesain setiap hari besar, menjelang Natal, Tahun Baru, selesai. Masuk lagi hari Raya Idul Fitri, selesai. Wah kita capek sekali urusan itu. Bermain-main orang dengan spekuan-spekulan,” kata Gubernur Edy Rahmayadi.
Lalu tekait masalah infrastruktur, Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan ada Rp 14 triliun dana APBD yang dikelola. Ia ingin agar pengelolaannya bersifat bottom up (daerah mengusulkan ke provinsi), untuk membangun infrastruktur jalan dan lainnya.
Kemudian terkait aksi pungli oknum preman, Gubernur Edy Rahmayadi meminta aparat Polda Sumut dan Kodam I/BB menyelesaikannya secara tegas.
“Ada preman-preman di jalanan. Setop sana, setop sini, 10 ribu, 10 ribu. 10 ribu kalau kali 20 pos jadi berapa. Berapa supir truk itu harus menanggung,” ucap Edy.
Edy yakin ada oknum yang mengendalikan aksi pungli di jalanan. “Dia kipas-kipas terus, awak sini duduk sini, rapat terus,” sebut Edy.
Menurutnya, jika aksi pungli tidak dibasmi, maka akan semakin menjamur dan terus-terusan merugikan masyarakat, yang membuat harga sembako naik drastis.
“Karena, ada biaya tambah dalam pengiriman logistik itu. Orang itu (preman) mengutip sana-sini, kita sibuk mengendalikan inflasi, karena harga naik. Harus kita selesaikan itu,” tegas Gurbernur Edy Rahmayadi lagi.
Untuk itu, satu persatu masalah yang menyebabkan inflasi tinggi di Sumut, lanjut Gubernur Edy Rahmayadi, akan diurai bersama Pemprov Sumut dan TPID Sumut.
Hadir pada Rakor TPID itu, di antaranya Pangdam I/BB diwakili Kasdam Brigjen TNI Rifky Nawawi, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Perwakilan BI Sumut, Doddy Zulverdi. Sejumlah OPD Pemprovsu, Bupati/Wali Kota se Semut dan lainnya. (R1)
Komentar