oleh

DPR Sebut Vaksin Berbayar Bisa Dimaknai Pemerintah Berbisnis dengan Rakyat

Jakarta, Karosatuklik.com – Anggota Komisi IX RI Darul Siska menilai layanan vaksinasi berbayar bisa dimaknai bahwa pemerintah berbisnis dengan rakyat. Karena itu, Darul Siska tidak setuju dengan layanan vaksinasi berbayar itu.

“Karena ini meragukan niat dan kebijakan pemerintah () yang sudah menggratiskan vaksin bagi masyarakat, malahan kebijakan vaksin berbayar untuk pribadi bisa dimaknai bahwa pemerintah berbisnis dengan rakyat,” kata Darul Siska kepada SINDOnews, Senin (12/7/2021).

Selain itu, Darul menilai vaksin berbayar tidak menjamin tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Menurut dia, pencapaian target herd immunity bisa dipercepat dengan menambah tempat pelayanan vaksinasi.

“PT Kimia Farma dan sebagainya yang merencanakan vaksin berbayar sebaiknya tetap melaksanakan vaksinasi tetapi tetap gratis,” kata politikus ini.

Darul berharap sebaiknya pemerintah, khususnya Kementerian (Kemenkes) segera mengeluarkan kebijakan yang tegas dan konsisten agar tidak menambah kebingungan masyarakat.

Baca Juga :  237 Rumah Sakit dan 609 Puskesmas Tersebar di Sumut, Ijeck: Pemerintah Pusat Agar Permudah Izin Perusahaan Pengelolaan Limbah Medis B3

Menurut Darul, jika ada masyarakat yang mendukung kebijakan vaksin berbayar karena punya kemampuan lebih dan ingin punya pilihan vaksin, sebaiknya kelebihan-kelebihan tersebut digunakan membantu sesama yang kurang beruntung.

“Inilah saatnya mengendalikan diri dan membangun solidaritas sosial untuk kemanusiaan dan kepentingan bersama,” katanya. (R1/sindonews.com)

Komentar

Topik Terkait