Kemenko Polkam Rumuskan Rekomendasi Kebijakan Hadapi Kontinjensi Konflik Global dan Regional

Catatan Redaksi2820 Dilihat

Jakarta, Karosatuklik.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bekerja sama dengan Universitas Pertahanan RI merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat stabilitas dan daya tangkal nasional di tengah meningkatnya potensi kontinjensi konflik global dan regional.

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional Kemenko Polkam, Marsma TNI Bayu Hendra Permana, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Kontinjensi Konflik Global dan Regional yang Mempengaruhi Stabilitas Nasional, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Rakor ini menjadi tahapan akhir dari kerja sama antara Kemenko Polkam dan Unhan yang sebelumnya menggelar tiga kali kajian publik mengenai kontinjensi konflik regional, konflik global, serta ketahanan nasional lintas sektor. Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pakar pertahanan.

Dalam sambutannya, Bayu menegaskan bahwa forum ini merupakan wadah integratif untuk merangkum seluruh hasil kajian menjadi rekomendasi kebijakan final yang akan disampaikan kepada K/L.

“Rapat ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan. Melalui forum ini kita akan merangkum seluruh hasil kajian menjadi rekomendasi kebijakan final,” ujarnya.

Ia menjelaskan, situasi global yang semakin kompleks menuntut kesiapsiagaan nasional yang menyeluruh. Rivalitas antarnegara besar di kawasan Indo-Pasifik, menurutnya, tidak hanya berdampak pada aspek geopolitik dan keamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, hingga ideologi bangsa.

“Ketahanan nasional bukan hanya urusan pertahanan militer, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling memperkuat,” tegasnya.

Bayu meminta seluruh peserta fokus pada tiga hal utama, yakni membangun kesamaan persepsi lintas sektor terhadap ancaman global, memperkuat koordinasi antar K/L, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berorientasi pada penguatan daya tangkal bangsa di masa depan.

Tiga Narasumber Bahas Sinergi dan Penguatan Daya Tangkis Nasional

Sesi pemaparan dan diskusi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen Pertahanan, Kolonel Sus Paulus Suhendrasmo, menghadirkan tiga narasumber dari Universitas Pertahanan, Kementerian Pertahanan, dan Dewan Pertahanan Nasional yang memaparkan pandangan strategis tentang arah kebijakan pertahanan serta penguatan daya tangkal bangsa di tengah dinamika keamanan global.

Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan dari Unhan menekankan pentingnya pembaruan doktrin pertahanan nasional agar selaras dengan perubahan karakter ancaman global. Ia menilai, doktrin lama masih berfokus pada ancaman konvensional dan belum menjawab tantangan perang modern seperti serangan siber dan disinformasi digital.

“Karena itu, kolaborasi lintas institusi, penguatan literasi geopolitik, serta riset berbasis teknologi dinilai penting untuk menciptakan pertahanan yang adaptif dan tangguh,” tegasnya.

Sementara itu, Brigjen TNI Nur Wahyu Widodo, Direktur Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertahanan, memaparkan arah kebijakan umum pertahanan 2025–2029. Ia menyampaikan, sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional.

Kebijakan lima tahun ke depan difokuskan pada penguatan kemandirian bangsa, pembangunan industri pertahanan, serta pembinaan karakter bela negara sebagai fondasi daya tangkal nasional.

Adapun Marsma TNI Agung Karyanto, Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Ia menegaskan, pertahanan bersifat heterogen dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Karena itu, diperlukan pemahaman bersama antar kementerian/lembaga serta komitmen kolektif untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan nasional dari berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun nonmiliter.

Menutup seluruh rangkaian kegiatan, forum ini menegaskan ketahanan nasional adalah kerja bersama. Dalam situasi dunia yang kian tidak menentu, sinergi antar instansi, dukungan masyarakat, dan kemandirian bangsa menjadi kunci agar Indonesia tetap tangguh menghadapi setiap perubahan. (R1)

Komentar