Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati Karo TA 2020: Apresiasi WTP, Namun juga Mengkritisi Kinerja Pemkab Karo masa Pandemic Covid-19

Karo869 x Dibaca

Kabanjahe, Karosatuklik.com –  DPRD Kabupaten Karo menggelar Paripurna dengan agenda  Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Karo  Tahun Anggaran 2020, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Karo, Jalan Veteran Kabanjahe, Selasa (27/07/2021).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan didampingi Wakil Ketua Sadarta Bukit, SE, MM dan Davit Christian Sitepu. Juga hadir unsur Forkopimda, Sekdakab Karo, Drs Kamperas Terkelin Purba, Msi, para asisten, staf ahli serta pimpinanan OPD (organisasi perangkat daerah) jajaran Pemerintah Kabupaten Karo.

Sebagaimana diketahui bahwa Bupati Karo, telah menyampaikan LKPJ TA 2020 pada paripurna sebelumnya psda Rabu 29 Juni 2021. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah dipelajari dan dicermati secara seksama oleh anggota DPRD Karo dan dibahas secara bersama pada masing-masing fraksi.

Pada kesempatan itu seluruh fraksi menyampaikan pandangan melalui juru bicara masing-masing dari 8 fraksi.

Penyampaian pandangan umum dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan  yang disampaikan juru bicaranya Peri Horisonta Meliala. Kemudian dilanjutkan fraksi  Partai Gerindra dengan juru bicara Kalpin Barus.

Pemaandangan umum fraksi Partai Nasdem yang disampaikan Imanuel Sembiring. Dilanjutkan dengan fraksi Partai Golkar yang disampaikan Firman Firdaus Sitepu, SH. Partai Hanura pemandangan umum fraksinya langsung disampaikan ketua fraksi Herti Delima Br Purba.

Mardi Barus menyampaikan pandangan umum fraksi Keadilan dan Persatuan.

Fraksi Partai Demokrat pemandangan umumnya disampaikan ketua fraksi Raja Urung Mahesa Tarigan. Kemudian dilanjutkan fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan Jani Sembiring. Terakhir fraksi Keadilan dan Persatuan yang dibacakan Mardi Barus.

Secara umum delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karo sangat mengapresiasi dengan perolehan laporan keuangan dengan WTP (wajar tanpa pengecualian) selama 2 tahun berturut-turut. Namun juga banyak pertanyaan dari ke 8 fraksi yang mengkritisi kinerja pemerintah Kabupaten Karo. (R1)