Medan, Karosatuklik.com – Pemerintah Kabupaten Karo kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021.
Penghargaan ini diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indoensia Provinsi Sumut, Heru Pudyo Nugroho, di sela-sela Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tahun 2022 di Aula T Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Selasa (3/11/2022).
Empat Kriteria
Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat) kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
Dalam mekanismenya, Laporan keuangan wajib disampaikan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
Tiga Kali Berturut
Capaian ini merupakan yang ketiga kali bagi Pemerintah Kabupaten Karo yang berhasil mempertahankan Opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2021. Dimana raihan opini WTP tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak pertama kali diraih Pemkab Karo pada 2019.
Atas keberhasilan tersebut Bupati Cory Sebayang sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPD TA 2021, sehingga diperoleh hasil yang sangat memuaskan yakni opini WTP.
“Prestasi ini merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Karo, karena bisa mempertanggungjawabkan anggaran tahun 2021. Sehingga Pemkab Karo memperoleh Opini WTP untuk yang ke tiga kalinya secara berturut- turut, ” ungkap Bupati usai menerima Penghargaan dari Menkeu RI Sri Mulyani.
“Pemerintah Kabupaten Karo akan berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan setiap program Pembangunan dan akan selalu berusaha melaksanaan anggaran dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karo,” ujarnya.
“Tentunya ini menjadi motivasi bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkab Karo untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga capaian ini dapat terus dipertahankan,” harapnya.
Sekedar untuk mengingatkan, prestasi opini WTP pertama kali diraih Pemkab Karo dari hasil Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut.
Selain Kabupaten Karo, Menteri Keuangan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Sumut karena LKPD-nya tahun 2021 mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Sumut yakni Kota Medan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta Kabupaten Serdang Bedagai.
Selanjutnya, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas serta Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Gunung Sitoli, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan dan Kota Pematang Siantar.
Kemudian, Menteri Keuangan juga menyerahkan plakat dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih 5 kali WTP berturut-turut sampai dengan tahun 2021, meliputi Pemerintah Provinsi Sumut, Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba dan Kota Binjai. (R1)
Baca juga:
2. Pemkab Karo Kembali Raih Opini WTP dari BPK Sumut TA 2020
