Jakarta, Karosatuklik.com – Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali membengkak. Hitungan terakhir dari PT KAI (Persero), biaya membengkak dari sekitar US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 85 triliun (kurs Rp 14.200), kini menjadi US$ 7,97 miliar atau sekitar Rp 113 triliun.
Bahkan, jauh sebelum itu pembengkakan estimasi biaya pembangunan juga sudah terjadi pada tahun 2016 silam. Saat itu, revisi jarak tengah antar rel ganda membuat biaya mega proyek kereta cepat itu menelan biaya lebih dari US$ 5,135 miliar.
Untuk kasus teranyar, indikasi membengkaknya biaya proyek sendiri diketahui pada September 2020.
Saat itu perkembangan proyek mengalami keterlambatan dan juga kendala pembebasan lahan. Maka dari itu pemerintah meminta KCIC untuk melakukan peninjauan ulang.
Setelah dilakukan berbagai peninjauan ulang, ditemukan angka pembengkakan proyek sementara ini mencapai US$ 1,9 miliar atau mencapai Rp 26,9 triliun.
Angka ini ditemukan setelah perbaikan dan efisiensi dilakukan di tubuh PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku perusahaan induk yang menangani Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Menurut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya manajemen KCIC sempat dirombak, kemudian efisiensi biaya banyak dilakukan. Dari situ lah angka pembengkakan US$ 1,9 miliar ditemukan.
“Dengan new management, kami sudah melakukan pergantian manajemen KCIC, dibantu konsultan kami efisiensi alias melakukan cost cutting. Mulai dari efisiensi rencana TOD, pengelolaan stasiun melalui relokasi dan sebagainya,” papar Salusra dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (1/9/2021).
Perlu diketahui, KCIC selaku pemilik proyek kereta cepat Jakarta Bandung adalah gabungan dari beberapa BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan juga gabungan perusahaan China dalam perusahaan Beijing Yawan.
Porsinya, 60% dari KCIC milik PSBI, sisanya adalah milik gabungan perusahaan China. KAI sendiri merupakan salah satu perusahaan yang berada di dalam PSBI.
Kembali ke Salusra, pembengkakan biaya proyek paling banyak terjadi pada pembiayaan pembebasan lahan dan biaya konstruksi.
Dalam paparannya, kenaikan biaya konstruksi terjadi dengan perkiraan sebesar US$ 600 juta-1,25 miliar, dan kenaikan pembebasan lahan mencapai US$ 300 juta.
“Ini memang tough sekali, karena jalurnya banyak dan luas. Masalah lahan juga melewati daerah komersial, bahkan ada kawasan industri yang direlokasi dan ini costly (mahal) sekali untuk penggantiannya,” papar Salusra.
Kemudian ada kenaikan biaya keuangan mencapai US$ 200 juta, dia menyatakan kenaikan ini terjadi karena beban interest during construction yang besar karena keterlambatan proyek.
Kenaikan biaya juga terjadi untuk biaya pra-operasi dan head office sebesar US$ 200 juta. Kenaikan terjadi disebabkan kenaikan biaya konsultan keuangan, pajak, dan hukum.
Di sisi lain keterlambatan proyek membuat biaya operasional keseharian proyek ikut naik.
Lalu yang terakhir ada juga biaya untuk keperluan lainnya yang naik mencapai US$ 50 juta. Paling dominan digunakan untuk biaya keperluan sinyal yang bekerja sama dengan Telkomsel. (R1/Dtc)
