Jakarta, Karosatuklik.com – Presiden Joko Widodo telah melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firli Bahuri di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Senin (27/11/2023).
Dia memimpin KPK untuk sementara karena Firli tengah menghadapi proses hukum kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.
Penunjukan Nawawi sebagai pucuk pimpinan sementara KPK mendapatkan dukungan dari para pemimpin dan pegawai.
Dikutip dari laman resmi kpk.go.id, Nawawi merupakan pimpinan KPK berlatar belakang hakim. Dia mengawali karier di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah pada 1992.
Empat tahun kemudian, dia ditugaskan di Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara. Di sana, ia bertugas selama lima tahun sebelum dipindah ke Pengadilan Negeri Balikpapan, lalu ke Pengadilan Negeri Makassar pada 2005.
Nama Nawawi mulai dikenal saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama dua tahun mulai 2011-2013. Dia lalu menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2016.
Hingga akhir 2017, Nawawi mendapatkan promosi sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar.
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi itu kemudian dilantik sebagai Wakil Ketua KPK pada 20 Desember 2019, beserta empat pimpinan lain. Nawawi mendalami hukum pidana pada program magister Universitas Pasundan dan lulus pada 2019.
Jejak Perlawanan
Sejak menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada Desember 2019, Nawawi menjadi salah satu pimpinan lembaga antirasuah yang kerap menunjukkan perlawanan terhadap Firli.
Pada Februari 2023, Nawawi pernah menyindir gaya kepemimpinan Firli yang terkesan one man show. Nawawi kala itu mengomentari surat Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang menagih janji Firli terkait pemberian izin berobat ke Singapura.
Janji itu diduga disampaikan Firli saat mengunjungi Lukas di kediamannya di Papua saat yang bersangkutan belum ditahan KPK.
“Harusnya ini jadi peringatan bagi kami untuk menghindari style kerja yang cenderung one man show,” ujar Nawawi kepada wartawan melalui pesan tertulis kala itu.
Jauh sebelumnya, pada Oktober 2021, Nawawi juga menjadi satu-satunya pimpinan KPK yang tak ikut rapat di hotel Bintang Lima.
Nawawi juga sempat mengkritik pemasangan baliho Firli di sejumlah daerah. Menurut Nawawi, dukungan masyarakat terhadap kerja-kerja KPK, mestinya bisa dilakukan dengan memasang baliho para buronan, alih-alih memasang baliho Ketua KPK.
“Hemat saya, kalau masyarakat berkeinginan mendukung kerja-kerja KPK, mungkin pemasangan spanduk ataupun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK seperti Harun Masiku,” kata Nawawi pada Mei 2022. (CNN Indonesia)
Komentar