Medan, Karosatuklik.com – Sumatera Utara dikukuhkan sebagai provinsi dengan jalan tol terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera.
Kendati demikian tak menghentikan pemerintah setempat bekerjasama dengan pihak kontraktor jalan tol untuk berpuas hati dengan sejumlah ruas yang telah operasional.
Hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya jalan tol baru yang siap opersional dalam waktu dekat.
Berita bakal diresmikannya 2 (dua) ruas tol baru di Sumatera Utara pada Januari 2025 ini santer terdengar setelah kedatangan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang didampingi oleh Kepala BBPJN Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Tol Tanjungpura, Jalan Tol Binjai – Langsa.
Dalam kunjungan tersebut, gerbang tol dan control room tol menjadi dua hal yang ditinjau langsung oleh Wapres Gibran.
Pembicaraan kemudian dilanjutkan dengan rencana pengoperasian 2 seksi baru Tol Hutama Karya yang saat ini masih dibuka secara fungsional.
Pasalnya, untuk dapat dioperasikan secara penuh kedua seksi tol tersebut masih harus menunggu Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Jalan tol yang dimaksud adalah Seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan dan Seksi Indrapura – Kuala Tanjung.
Kedua jalan tol tersebut dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita dan ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2025 tanpa tarif.
“Semoga dengan akan dioperasionalkan 2 seksi yang sudah selesai, dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, khususnya di Sumatra Utara,” tutur Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sebagai informasi, jalan tol tersebut sudah dibuka sejak 21 Desember 2024 sebagai jalur fungsional di momen Nataru.
Dengan jam operasionalnya terbatas pukul 07.00 hingga 17.00 WIB sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 mendatang.
Sejak dibuka secara fungsional, masyarakat menyambut kehadiran jalur baru tersebut dengan antusias yang cukup tinggi.
Menurut EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim, antusiasme masyarakat yang tinggi tersebut dibuktikan dengan trafik lalu lintas yang kian bertambah tiap harinya.
Hingga akhir Desember 2024 lalu, tercatat bahwa jumlah kendaraan yang melintas di tol fungsional tersebut mencapai 4.478.
Kehadiran jalur ini diharapkan dapat memperlancar arus mobilitas selama libur Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru 2024/2025), khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Jalan Tol Fungsional Binjai – Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura – Pangkalan Brandan) merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas tol Binjai – Langsa.
Sebelumnya, Seksi 1 (Binjai – Stabat) telah beroperasi sejak 11 Februari 2022, sedangkan Seksi 2 (Stabat – Tanjung Pura) mulai 17 Juli 2024.
Wacana Tol Medan – Berastagi
Derasnya desakan wacana pembangunan jalan bebas hambatan/Jalan Tol atau jalan layang ‘Kelok 11’ di jalan utama Medan – Berastagi yang menjadi lintasan 12 Kabupaten dari dua provinsi yakni Sumut dan Aceh sangat beralasan.
Hal itu disebabkan rasa trauma dari warga 12 kabupaten Sumut dan Aceh setiap melintasi di jalur padat tersebut. Pasalnya, seringnya longsor atau kemacetan parah yang terjadi khususnya tanah longsor di seputaran kawasan Lau Kaban PDAM Tirtanadi membuat warga trauma.
Sungguh miris memang. Longsor yang sudah terjadi beberapa kali sudah merenggut sejumlah korban jiwa meninggal dunia. Belum lagi akibat kemacetan dengan berbagai faktor menyebabkan kerugian yang sangat tinggi, bahkan sejumlah sektor sudah sangat terganggu. Mulai dari pariwisata, ekspedisi pertanian, hasil bumi dan tambang lainnya ke Kota Medan sering terjebak di tengah jalan ketika terjadi kemacetan parah.
Ratusan Warga Aksi Damai
Sekedar mengingatkan kembali, belum lama ini ratusan warga yang berasal dari enam kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) berdemo meminta pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Aspek ekonomi menjadi alasan utama permintaan tersebut.
Para warga yang menggelar aksi damai itu menamakan dirinya Forum Masyarakat Nasional (Formanas), perwakilan masyarakat Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Samosir. Pada Selasa (27/8/2019) massa mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Medan.
Dalam aksinya, mereka membawa serta sejumlah spanduk dan poster yang mendesak pemerintah untuk membangun jalan tol, yang juga akan bermanfaat bagi masyarakat Aceh.
Penanggung jawab aksi, Julianus Paulus Sembiring menyatakan, jalan Medan-Berastagi yang panjangnya hanya sekitar 70 kilometer, merupakan akses utama yang menghubungkan Medan sebagai ibukota provinsi, dengan keenam daerah di Sumatera Utara dan juga 6 Kabupaten/Kota dari Aceh.
Catatan Redaksi
Kesimpulan: Kalau di hari-hari biasa saja rawan kemacetan, apalagi di hari-hari libur panjang, sudah dipastikan terjadi kemacetan parah. Dan bagaimana pula 3-5 tahun kedepan. Kita tahu ruas jalan sudah sangat terbatas, sementara moda transpirtasi dengan berbagai jenis terus bertambah.
Pertanyaanya lagi, apakah dibiarkan terus menerus begini, milyaran rupiah kerugian yang dialami rakyat setiap terjadi antrian kemacetan parah, khususnya hasil bumi dari Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan juga dari sejumlah wilayah dari Aceh ke Medan.
Banyak sayur mayur dan buah busuk dan rusak yang hendak dibawa ke Pasar Induk, Medan, belum lagi sektor pariwisata dan sektor lainnya, termasuk dari sejumlah kabupaten lainnya sangat dirugikan.
Jalan Letjen Jamin Ginting Medan – Berastagi memang sudah ‘emergency’ sehingga sangat urgen dan sangat mendesak dibangun Jalan Tol sebagai solusi konkret mengatasi seringnya terjadi kemacetan parah maupun akibat tanah longsor. Sebagai jalur interkoneksi 12 kabupaten Sumut./Aceh dan juga sebagai pintu gerbang bagian utara Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba wajar pembangunan berskala modern diprioritaskan di jalan ini. (R1/Haluan.com)
Baca Juga:
Komentar