Akademisi USU Prof Dr Bengkel Ginting, MSi: Jangan Tunggu Korban Lagi, Segera Bangun Tol/Fly Over Jalan Medan

Medan, Karosatuklik.com – Aspirasi sejumlah masyarakat sipil yang menuntut pembangunan jalan layang (Fly Over) Medan – Berastagi khususnya di Desa Sembahe dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang pada 26 Desember 2024 lalu yang menimbulkan 14 korban jiwa meninggal dunia akan lebih cepat ditindaklanjuti pemerintah pusat, jika 30 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Sumatera Utara ikut bersuara keras di parlemen.

Hal ini disampaikan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Prof, Dr Bengkel Ginting, MSi, Kamis (16/1/2025) di Medan ketika bincang-bincang dengan Pimpinan Redaksi Karosatuklik.com, Robert Tarigan, SH terkait usulan pembangunan jalan layang di jalur Medan – Berastagi khususnya di Desa Sembahe dan Sibolangit.

“Usulan dari beberapa elemen masyarakat dari 6 kabupaten di Sumatera Utara, diantaranya, Forum Masyarakat Nasional (Formanas) yang terus mendorong, DPRD Sumut, Pemprovsu hingga Kementerian PUPR agar segera membangun jalan layang (Fly Over) di Jalur Medan-Berastagi patut didukung semua pihak di Sumatera Utara,” ujar Prof, Dr Bengkel Ginting, MSi.

30 Anggota DPR RI Asal Sumut Tidak Peka

“Saya menilai, legislator kita di Senayan, terlampau lambat memperjuangkan pembangunan jalan layang mengingat beberapa tahun belakangan ini, Jalan Letjen Djamin Ginting Medan – Kabupaten Karo merupakan jalan vital dan urat nadi perekonomian warga dari 11 Kabupaten dari 2 provinsi yakni Sumut dan Aceh,” ungkap Bengkel Ginting yang juga Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Merga Silima Indonesia.

Pasalnya, lanjut akademisi USU ini, jalan Medan-Berastagi sering terjadi kemacetan parah memerangkap pengguna jalan tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Coba bayangkan, setiap terjadi kemacetan, antrean kendaraan langsung mengular puluhan kilometer dari ke dua arah. Dari seharusnya waktu tempuh normal Medan Berastagi 2,5 jam bisa menjadi 7-8 jam bahkan bisa 10 jam lebih, dan ini sering terjadi. Hal ini diperparah lagi rendahnya disiplin sopir bus yang saling serobot dan terabas sehingga antrean kendaraan berlapis dan tidak bisa bergerak lagi.

Nah, inilah sebabnya saya menilai legislator kita di Senayan terlampau lambat memperjuangkan pembangunan jalan layang ini, kalah jauh kita dari Sumatera Barat dengan Kelok 9-nya yang iconik dan modern.Mereka kompak dan bersatu memperjuangkannya ke pusat, mereka mengabaikan politik kedaerahan demi kemajuan pembangunan dan ekonomi daerahnya. Padahal lebih parah tingkat kemacetan Medan Berastagi dibanding Kelok 9 Sumbar.

“Seharusnya, sebagai wakil rakyat, dari 30 anggota DPR RI dan 4 DPD kita, mereka peka, responsif dengan fakta- fakta kemacetan selama ini, selain berdampak kepada perekonomian masyarakat khususnya supply dan pemasaran produk pertanian dari sejumlah daerah khususnya Kabupaten Karo,” Bengkel Ginting yang juga mantan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara ini.

Ada yang menarik, saat pertemuan Senator DPD RI, Dr Badikenita Putri Br Sitepu, SE, SH, M.Si, dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut yang juga dihadiri Ikatan Cendikiawan Karo Sumatera Utara, terungkap bahwa
Jalan Nasional Medan-Berastagi sudah darurat “Emergency” tidak sanggup lagi menampung membludaknya arus kendaraan dari 11 kabupaten Sumut dan Aceh.

“Ini merupakan penguatan fakta lapangan bahwa semakin dibutuhkannya pembangunan jalan Tol (bebas hambatan)/jembatan layang yang dikoneksikan dengan Bandar Udara Kuala Namu Internasional Air Port (KNIA) sekaligus mendukung program Mebidangro (Medan Binjei Deliserdang dan Karo),” paparnya.

Mitigasi Bencana Lemah, Korban Meninggal Dunia Terus Berjatuhan

Menyangkut korban jiwa meninggal dunia di kawasan Lau Kaban PDAM Tirtanadi Sembahe bukan kali ini saja (26 Desember 2024-red), bahkan beberapa tahun sebelumnya masih dikawasan “Batu Gantung” Km 37.5 Tirtanadi-Sembahe, akibat tanah longsor menyebabkan 3 orang meninggal dunia tertimpa material berupa batu dan tanah longsor yang meringsekkan mobil Xenia yang ditumpangi korban ini terjadi pada Sabtu malam (20/11/2021).

“Mitigasi bencana yang lemah oleh instansi yang berwenang patut disesalkan. Karena ini menyangkut keselamatan jiwa manusia Kalau akibat kecelakaan lalu lintas kita masih memaklumi, tapi akibat tanah longsor di tempat yang sama selalu berulang, ini sungguh sangat tragis. Ini membuktikan fakta mitigasi bencana yang sangat lemah sehingga menyebabkan korban jiwa meninggal dunia terus berulang terjadi,” kecamnya.

“Sungguh sangat miris, korban jiwa meninggal dunia terus berjatuhan, adakah instansi terkait yang bertanggungjawab? Jadi hal yang wajar sekarang masyarakat setiap melintas merasa trauma, seperti melihat ‘horor’ yang menakutkan,” ungkap Bemgkel Ginting.

Lebih jauh dikatakan, Dosen dan Sekretaris Magister Ilmu Politik FISIP USU ini, apa yang dituntut kelompok masyarakat sipil baik dari perwakilan masyarakat, supir bus AKDP, supir bus ekspedisi, supir bus pariwisata, mahasissa dan lainnya yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nasional (Formanas) yang terus getol mendorong, DPRD Sumut, Gubernur Sumut hingga Kementerian PUPR agar segera membangun jalan layang (Fly Over) di Jalur Medan-Berastagi akan lebih cepat ditindaklanjuti pemerintah pusat dengan politic action legislator dapil Sumut di DPR RI.

“Kita tunggu langkah konkrit yang dilakukan 34 legislator dapil Sumut dan anggota DPRD Sumut, khususnya dari Sumut 11, agar solusi pembenahan jalan yang rawan longsor dapat segera dibangun jalan layang. Kalau Sumbar dengan Kelok 9, di jalur Medan – Berastagi dengan “Kelok11”, hal ini mengingat jalan ke Berastagi diapit pegunungan dan punggung Bukit Barisan yang berkelok kelok dengan medan ekstrem seperti turunan dan tanjakan tajam.

“Jangan tunggu lagi korban susulan yang membuat rakyat resah dan trauma, terpaksa melintasi jalan tersebut karena kebutuhan penting. Kita sangat prihatin, sejak Desember 2024 kemarin, sektor pertanian dan pariwisata sangat terpukul. Tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karo langsung anjlok, ini sangat merugikan perekonomian masyarakat ditengah lesunya perekonomian kita saat ini.

Jalan Medan – Kabupaten Karo Dianaktirikan

“Untuk itu, gerakan masyarakat sipil yang lebih besar harus dicegah dengan adanya langkah konkrit dari pemerintah,” tegas Bengkel Ginting, Dosen dan Sekretaris Magister Ilmu Politik FISIP USU.

“Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya dan ini tentu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di 11 kabupaten/kota tersebut,” ujarnya.

Artinya, sambung Bengkel Ginting menegaskan lagi, Tol atau fly over Medan Berastagi mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan padat volume kendaraan dan rawan macat, terlebih lagi peningkatan volume kendaraan dengan berbagai jenis moda transportasi yang tidak bisa dibendung dan terus bertambah beberapa tahun kedepan, sementara luas badan jalan tetap.

Apalagi Jalan Medan Kabupaten Karo merupakan interkoneksi 11 kabupaten Sumut/Aceh dan pintu gerbang bagian utara Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang sangat jauh tertinggal dengan bagian selatan Danau Toba.

“Artinya, bagian utara dan selatan KSPN Danau Toba terjadi disparitas pembangunan yang sangat tajam. Jika dibagian selatan, mulai dari Bandar Udara, Jalan Tol hingga jalur kereta api dari Medan ke Pematang Siantar dan Parapat sudah dibangun, sementara Jalan Medan Kabupaten Karo yang menjadi urat nadi perekonomian 11 kabupaten dari dua provinsi terkesan dianaktirikan,” pungkasnya.

(Catatan: Foto/Ist: Fly Over Kelok 9 Sumbar dan Jalan Tol Salatiga yang memiliki kemiripan kontur tanah daerah perbukitan dan pegunungan dengan Medan – Berastagi). (R1)