BGN Pusat Respon Hasil RDP Keracunan MBG DPRD Karo, Iriani Tarigan: Ini Murni Keluhan dan Aspirasi Masyarakat Karo

Jakarta, Karosatuklik.com – Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan, di Kantor BGN Pusat, Jakarta, Senin, 14 September 2026, menyampaikan hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan aspirasi masyarakat/orang tua Korban keracunan MBG di Berastagi, Kabupaten Karo.

Turut hadir bersama Ketua DPRD Karo, diantatanya yakni, Wakil Ketua I DPRD Karo, Korindo Sembiring Milala, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Karo, Eva Angela, S.SS, M.M.

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Daud Ginting, Selasa (15/9/2026), menjelaskan, bahwa pada prinsipnya, Iriani Tarigan menekankan bahwa kehadiran delegasi DPRD Kabupaten Karo yang didampingi DPR RI ke BGN Pusat bukan mencari panggung dan pencitraan, tetapi murni dan tulus membawa aspirasi dan jeritan suara hati masyarakat Kabupaten Karo, khususnya apa yang sedang dialami dan dirasakan orang tua dan pelajar korban keracunan MBG.

“Sesuai dengan hasil RDP di Kabupaten Karo bersama perwakilan masyarakat, orang tua siswa, dan tim kuasa hukum korban keracunan MBG, Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan menegaskan bahwa BGN harus memenuhi permintaan masyarakat memberikan kompensasi sebagai bantuan spesifik kepada para korban keracunan MBG di Kabupaten Karo,” ucapnya

Aspirasi dan harapan ini merupakan jeritan hati orang tua siswa korban keracunan MBG karena peristiwa ini sangat berakibat fatal terhadap kondisi fsikis orang tua dan anak-anak, peristiwa ini telah menyebabkan siswa bolak-balik keluar masuk rumah sakit menjalani perawatan berkepanjangan, sehingga mengganggu perekonomian masyarakat yang dominan berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Dengan tegas Ibu Iriani Tarigan menyampaikan bahwa ini murni aspirasi masyarakat yang harus menjadi perhatian khusus BGN pusat.

“Aspirasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo ini diperkuat dan didukung Bapak Drs. Rapidin Simbolon.MM, Anggota DPR RI yang turut mendampingi Ketua DPRD Karo,” kata Daud Ginting.

“Bapak Rapidin Simbolon juga menegaskan perlunya BGN melakukan proses evaluasi total terhadap tata kelola MBG, bila perlu mengevaluasi keberlanjutan program ini karena dipandang telah menimbulkan masalah dan persoalan serius di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Pada intinya Bapak Rapidin Simbolon menegaskan menolak keberadaan MBG, namun jika hal itu tidak dipenuhi setidaknya formula tata kelola MBG diubah dengan cara menyalurkan uang tunai langsung kepada orang tua siswa, dan memperhitungkan bahwa tidak semua pelajar butuh MBG, jadi harus dipilah siapa yang layak atau tidak perlu memperoleh MBG, sehingga dana itu dapat dialokasikan ke program pengentasan kemiskinan yang lebih mendesak. Berita ini masih akan di update lagi.

Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG, DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh DPRD Karo

Sebelumnya dikabarkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas dan cepat yang diambil oleh Ketua DPRD Kabupaten Karo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Iriani Tarigan, dalam mengawal tuntas kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Berastagi.

Sikap tegas jajaran legislatif Karo tersebut ditunjukkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 7 September 2026, di Kantor DPRD Kabupaten Karo.

Forum RDP tersebut menghadirkan langsung para orang tua murid terdampak, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, serta jajaran Polres Kabupaten Karo guna mendengarkan dan mencari solusi atas musibah yang dialami para siswa.

Ketua DPD PDI Perjuaangan Sumut, Anggota MPR/DPR- RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, Kamis (10/9/2026) menyampaikan bahwa DPD PDI Perjuangan Sumut memberikan apresiasi tinggi dan mengawal penuh jajaran partai di daerah yang hadir langsung di tengah keresahan rakyat.

“DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendukung penuh seluruh langkah konkrit yang diambil oleh Ibu Iriani Tarigan bersama DPRD Karo.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Ibu Iriani telah menjalankan instruksi partai untuk selalu hadir dan memperjuangkan nasib rakyat, terutama anak-anak kita yang menjadi korban keracunan MBG.

Pengawalan hingga ke BGN Pusat di Jakarta adalah bukti nyata bahwa keselamatan generasi muda di Tanah Karo adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” tegas Rapidin.

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, Iriani Tarigan dijadwalkan akan memimpin langsung delegasi DPRD Karo mengunjungi Kantor BGN Pusat di Jakarta pada Senin (14/9/2026) mendatang.

Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh perwakilan BGN Provinsi Sumatera Utara untuk memaparkan akar persoalan dan menyampaikan tuntutan warga secara langsung kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara yang juga Anggota Komisi E DPRD Sumut Dameria Pangaribuan, SE menyatakan bahwa keberangkatan Iriani Tarigan ke BGN Pusat merupakan langkah strategis untuk memperkuat dorongan moral dan birokrasi, agar ada bentuk pertanggungjawaban nyata serta berkeadilan bagi putra-putri daerah yang menjadi korban.

Langkah pengawalan langsung ini ditempuh agar pemerintah pusat menangani persoalan ini secara tuntas, serius, dan memastikan perlindungan maksimal hingga proses pemulihan benar-benar selesai.

Sebelumnya juga, Iriani Tarigan menjelaskan bahwa setelah digelarnya RDP di kantor DPRD Kabupaten Karo bersama para orang tua murid terdampak pada Senin (7/9/2026), pihak DPRD merespons adanya tuntutan masyarakat, seperti ganti rugi, dengan merencanakan kunjungan ke BGN Pusat di Jakarta guna menyampaikan berbagai persoalan MBG di Tanah Karo secara langsung.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan meminta pendampingan dari BGN Provinsi Sumatera Utara demi membawa serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

Mengenai penanganan medis para siswa, PDI Perjuangan mendorong kepastian dukungan penuh dari BGN dalam menanggung seluruh biaya perawatan korban secara terpusat.

Hal ini penting agar tidak menimbulkan beban finansial tambahan bagi keluarga korban maupun bergantung pada skema jaminan reguler seperti BPJS Kesehatan.

Di samping pemenuhan kompensasi dan pembiayaan medis, operasional penyedia layanan MBG yang terlibat kini telah resmi ditutup sementara demi keselamatan bersama.

Berdasarkan hasil pemaparan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dalam RDP, pengujian sampel makanan menguji secara sahih keberadaan cemaran bakteri berbahaya pada beberapa komponen hidangan, mulai dari nasi, buah-buahan, hingga lauk pauk ikan, yang saat ini sampelnya telah dikirimkan ke Jakarta untuk penelitian mendalam. (R1)