Jakarta, Karosatuklik.com – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dedi Mulyadi meminta pemerintah pusat mengambil alih kelola tata ruang di daerah untuk mengantisipasi banjir yang berulang kali terjadi di musim hujan.
Ia mengatakan hal ini sudah berulang kali disampaikan langsung kepada menteri terkait melalui rapat kerja bersama Komisi IV.
“Saya sudah menyampaikan loh, beberapa kali di raker menteri. Saya minta, banjir itu kan diawali oleh tata ruang yang salah, sudah deh, tata ruang diambil alih oleh pemerintah pusat, dibuat terkoneksi,” kata dia kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, ditulis Sabtu (20/2/2021).
Menurut Dedi, penanganan banjir tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, banjir umumnya melibatkan beberapa daerah yang seharusnya disinergikan.
“Air itu enggak nanya, saya dari Bogor, saya warga Jawa Barat enggak bakal masuk ke DKI. Kan, enggak gitu,” tuturnya.
Untuk itu, Dedi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik agar membuat desain tata ruang yang sesuai kaidah lingkungan per pulau.
Nantinya, lanjut dia, desain tata ruang itu tinggal dijalankan secara teknis oleh pemerintah daerah. Kemudian pemerintah pusat akan bertindak sebagai pengawas, sehingga daerah yang melanggar dapat dijerat hukum oleh aparat kepolisian.
“Pengawasnya di pemerintah pusat, sehingga pelanggaran tata ruang jadi ranah kepolisian,” ucap Dedi.
Lebih lanjut, ia menyoroti perkara rehabilitasi lingkungan yang seharusnya digencarkan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Ia mencontohkan area penampungan air di wilayah Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang kini sudah dialih fungsikan menjadi perumahan.
Padahal, perumahan itu dulunya termasuk dalam kawasan Sungai Purba dan dipenuhi pepohonan yang berfungsi melindungi tanah dan menampung air. Saat ini, menurutnya tutupan pohon di sana sudah berkurang, sehingga meningkatkan potensi air meluap ketika hujan.
Dedi mengatakan kawasan-kawasan seperti ini perlu direhabilitasi. Ia menjelaskan pada dasarnya kawasan DAS membutuhkan pohon-pohon penyangga yang besar untuk memaksimalkan kapasitas dan kemampuan penampungan air hujan.
Sebelumnya, sejumlah daerah di Indonesia tergenang banjir selama puncak musim penghujan tahun ini. Kalimantan Selatan termasuk salah satu yang terdampak parah. Beberapa hari ini DKI Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat juga dilanda banjir. (cnnindonesia.com)
