Jakarta, Karosatuklik.com – Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) banyak dilakukan KPK. Namun Firli heran mengapa korupsi masih terus ada.
“KPK betul-betul konsentrasi untuk melakukan pemberantasan korupsi, sampai-sampai saya dan pimpinan lain begitu kami dilantik kami susun, kami lakukan evaluasi, penangkapan sudah banyak, OTT ada, tapi korupsi masih ada terus, kalau begitu di mana yang harus kita lakukan,” kata Firli di ‘Seminar Nasional: Transformasi Perizinan Berbasis Risiko Pada Sektor Pertambangan’ pada YouTube KPK, Rabu (1/12/2021).
Karena itu, Firli pun menyiapkan tiga strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Salah satunya, dengan memberikan upaya pendidikan masyarakat dalam mencegah korupsi.
Sehingga akhirnya KPK menentukan tiga strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi, termasuk kegiatan hari ini, ini adalah upaya pendidikan masyarakat dan pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar Firli.
Selain itu, KPK juga tak akan lelah memberikan pendidikan antikorupsi ke masyarakat. Menurut Firli, dengan pendidikan tersebut, nilai-nilai antikorupsi akan tertanam di masyarakat.
“Kenapa melakukan kalimat pendidikan masyarakat menjadi penting karena satu landasannya adalah karena kita ingin ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua karena melalui pendidikan kita akan tanamkan nilai-nilai anti korupsi, dengan pendidikan masyarakat kita akan bangun karakter karakter budaya anti korupsi,” ujarnya.
Dengan karakter tadi maka akan timbul budaya anti korupsi, budaya antikorupsi akan berubah menjadi peradaban antikorupsi,” sambung Firli.
22 Gubernur dan 122 Bupati Tersangkut Korupsi
Untuk diketahui, catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34,” kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/10/2021).
Firli tidak memerinci nama-nama gubernur itu, dan memerinci kasusnya. Namun, kasus rasuah bukan hanya di level gubernur, tapi pejabat di bawah gubernur pun banyak yang berurusan dengan KPK.
“Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten atau kota tersangkut korupsi,” ujar Firli. (R1/Dtc)