Tigapanah, Karosatuklik.com — Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, menghadiri Peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pulau Sumatera Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tigapanah, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan pusat kegiatan luring bertempat di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, serta diikuti secara daring oleh seluruh kepala daerah di wilayah Pulau Sumatera, termasuk Pemerintah Kabupaten Karo.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati, Komando Tarigan, S.P., Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M, Anggota DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, S.E, M.Si, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo, Hendrik Philemon Tarigan, A.P., M.Si, Camat Tigapanah, Bartholomeus Barus, S.IP., perwakilan Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satker Balai Perumahan Sumatera Utara, Kepala Desa Manuk Mulia, BPD Desa Manuk Mulia, serta masyarakat penerima bantuan BSPS.
Peluncuran Program BSPS Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sekaligus mendukung pembangunan kawasan permukiman yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pada tahun 2026, Kabupaten Karo memperoleh alokasi sebanyak 61 unit bantuan BSPS, sementara Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapanah, menerima alokasi sebanyak 17 unit bantuan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Antonius Ginting menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan Program BSPS sebagai salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dan nyaman.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan usulan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia agar masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Sinabung sejak 16 tahun lalu turut menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya dalam program bantuan perumahan dan penataan kawasan hunian masyarakat terdampak bencana.
“Pemerintah Kabupaten Karo berharap masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Sinabung juga dapat menjadi perhatian dalam program bantuan perumahan pemerintah pusat, sehingga masyarakat dapat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak kementerian menyampaikan dukungan terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Kabupaten Karo dan berencana memberikan tambahan kuota bantuan rumah hingga tiga kali lipat pada tahun-tahun mendatang guna membantu percepatan penanganan kebutuhan hunian masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan Program BSPS berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Melalui program ini, diharapkan percepatan penanganan rumah tidak layak huni di wilayah Sumatera, termasuk Kabupaten Karo, dapat terus meningkat serta mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih baik, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sumut dapat jatah BSPS untuk 19.668 unit rumah
Sebagai informasi, Sumatera Utara, pada tahun 2026 pemerintah menyiapkan anggaran BSPS untuk 19.668 unit hunian, yang terdiri dari 8.885 unit diperuntukkan bagi wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.258 unit di wilayah perkotaan.
BSPS merupakan dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia.
Selain memperbaiki kondisi rumah masyarakat, program ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan. (R1)
Komentar