Nusantara, Karosatuklik.com – Pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan Lembaga Legislatif serta Yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergulir dengan rata-rata capaian fisik masing-masing menyentuh 25,40 persen dan 32,83 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono beserta jajaran meninjau langsung sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu (15/11/2026).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar memastikan seluruh pekerjaan masih berjalan di koridor yang ditetapkan.
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.
Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencapai 22,75 persen dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebesar 24,33 persen.
Pekerjaan fisik Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I berada di angka 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen, sedangkan jalan di kawasan legislatif telah menembus 41,49 persen.
Angka tersebut menunjukkan infrastruktur dasar, khususnya jalan, bergerak lebih cepat ketimbang gedung utama. Hal itu menandakan konektivitas antarkawasan di KIPP tengah disiapkan untuk mendukung operasional pemerintahan.
Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan menyentuh 26,52 persen, diikuti Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebesar 25,27 persen, sementara jalan di area tersebut mencatatkan kemajuan tertinggi, yakni 46,69 persen.
Selain proyek pemerintah, Basuki meninjau lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China itu telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki memberikan arahan terkait standard desain. Menurut Aswin, Kepala Otorita IKN menekankan agar hasil konstruksi dapat mengakomodasi kebutuhan pasar.
“Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” tutur Aswin.
Rombongan juga meninjau kolam retensi SM-02 berkapasitas 243.000 meter kubik dengan capaian sekitar 70 persen. Secara keseluruhan, realisasi paket kolam retensi berada di angka 33,91 persen per 10 November 2026, dengan proyeksi akhir tahun sebesar 56,62 persen.
Kolam retensi tersebut merupakan bagian dari penerapan konsep kota spons (sponge city). Infrastruktur itu dirancang untuk mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air, sekaligus melengkapi jaringan perpipaan air minum.
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029. Otorita IKN memproyeksikan kawasan tersebut segera rampung guna melengkapi ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (R1/Ant)
Komentar