Kabanjahe, Karosatuklik.com – Pemerintah Kabupaten Karo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring di ruang Karo Command Center (KCC) Lantai I Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Senin (20/04/2026).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jendral Kementrian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, serta menghadirkan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik(BPS), Dr. Ateng Hartono. Kegiatan ini turut diikuti seluruh kepala daerah se- Indonesia.
Agenda utama dalam rakor ini meliputi pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2026, evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah, serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dinamika inflasi dipengaruhi tren kenaikan harga emas dunia, harga BBM non-subsidi, curah hujan, dan tarif listrik. Situasi ini menuntut daerah mengambil langkah strategis dan kebijakan tepat agar harga tetap stabil.
“Saya berharap kabupaten/kota dapat sigap dalam mengendalikan pergerakan harga kebutuhan pokok,” tegas Tomsi.
Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting diwakili Wakil Bupati Komando Tarigan menyampaikan komitmen Pemkab Karo dalam mendukung pengendalian inflasi yang selaras dengan kebijakan Pemprovsu dan nasional.
“Sebagai langkah konkret, Pemkab Karo juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di bulan Ramadan dan Idulfitri 2026 lalu.
Pemantauan harga di pasar dilakukan secara berkala melalui dinas terkait, disertai penguatan koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” jelasnya.
Dirinya menegaskan, sinergi dan kolaborasi Pemprovsu, pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Melalui rakor ini, sambung Komando Tarigan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Karo dapat terus meningkatkan efektivitas kebijakan dan langkah strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah serta mendukung program prioritas nasional.
Seperti diketahui, Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring rutin dilakukan untuk memantau harga kebutuhan pokok dan memperkuat langkah konkret Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rakor ini bertujuan menjaga stabilitas harga nasional dan mendukung program pemerintah, termasuk program perumahan.
Poin-Poin Penting Rakor Pengendalian Inflasi 2026:
Tujuan: Memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Pelaksanaan: Dilakukan rutin (sering kali mingguan) melalui Zoom Meeting, dipimpin oleh Kemendagri.
Fokus Bahasan: Pemantauan harga komoditas pangan, evaluasi langkah konkret daerah, dan penyusunan strategi kebijakan pangan.
Konteks Kebijakan: Menindaklanjuti radiogram Kemendagri dan mendukung program strategis nasional seperti program 3 juta rumah.
Dampak: Memastikan stabilitas ekonomi daerah di tengah situasi global/nasional.
Turut hadir dalam zoom meeting ini Kepala Dinas (Kadis) Perindag Kabupaten Karo, Sarjana Purna, STP, MM, Kabag Perekonomian Setda Karo, Hartika Sari Br Ginting, SE, M.Si dan para Kabid di Dinas Ketapang, dan Bapeda. (R1)
Komentar