New York, Karosatuklik.com – Indonesia merespons pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas di Debat Umum Sidang Majelis Umum (SMU) PBB Ke-79, Jumat (27/9/2024).
Melalui Minister Counsellor PTRI New York Mariska Dhanutirto menegaskan, Indonesia terus mendengarkan kemauan dan aspirasi masyarakatnya.
“Tuan Presiden, Indonesia telah memperhatikan pernyataan yang disampaikan mengenai pembangunan di Provinsi Papua. Sebagai negara demokrasi yang dinamis dan kuat, Indonesia terus mendengarkan kemauan dan aspirasi masyarakatnya,” kata diplomat muda Indonesia ini menjawab PM Vanuatu pada sesi hak jawab.
Mariska menjelaskan, sejak adanya UU Otonomi Khusus pada 2001, memberikan wewenang kepada masyarakat Papua. Salah satunya, secara langsung memilih wakil dan pemimpin melalui proses demokrasi.
Ia menyebut, UU ini memberikan dasar yang kuat dan jaminan. Bahwa, hanya orang Papua yang dapat dipilih menjadi pemimpin di Provinsi Papua.
Hal itu, lanjutnya, menjadi sebuah pengaturan khusus yang hanya diterapkan di Provinsi Papua. Selain itu, didukung juga dengan aturan dibentuknya Majelis Rakyat Papua dan badan perwakilan lainnya.
“Yang diperuntukkan bagi masyarakat Papua. Menjamin keterwakilan politik dan budaya sesuai dengan adat dan identitas mereka,” kata Mariska.
Mariska memastikan, Indonesia tetap berkomitmen untuk lebih meningkatkan partisipasi bermakna bagi masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut, terlihat dari keterisian kursi oleh masyarakat Papua di parlemen.
Diungkapkan, pada momen HUT Ke-20 Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021 jumlah kursi di DPRD meningkat. Yakni, dari 25 kursi pada tahun 2001 menjadi 60 kursi.
Demikian pula dengan keanggotaan Majelis Rakyat Papua. Meningkat dari 93 menjadi 225 kursi pada tahun 2021.
“Peningkatan ini akan semakin menjamin partisipasi langsung dan aktif mereka dalam pemerintahan dan pembangunan. Tidak hanya untuk Papua tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan,” kata Mariska.
Sementara itu, terkait seruan kemajuan dalam pembangunan, ia menyebut, Indonesia teguh dalam komitmennya. “Yakni, memastikan masyarakat Papua mendapatkan manfaat dari kemajuan yang sama seperti terjadi di seluruh nusantara,” ujarnya.
Sebelumnya, PM Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas menyerukan, agar hak masyarakat adat di Papua Barat dihormati. Perihal ini, atas tanah adat dan budaya.
Ia juga meminta, masyarakat Papua Barat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan.
Vanuatu Selalu Bikin Geram RI
Sebagai catatan, Republik Vanuatu diketahui rutin menyerang Indonesia mengenai HAM masyarakat Papua di sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap tahunnya.
Negara Samudra Pasifik itu selalu memanfaatkan kesempatan berbicara di Sidang Majelis Umum PBB untuk masalah ini sejak tahun 2016.
Sejak 2016, Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak RI memberikan Papua untuk menentukan nasib mereka.
Pidato pihak Vanuatu langsung mendapatkan tamparan keras dari delegasi Indonesia. Diplomat handal Indonesia menyatakan kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri. (KBRN)
Komentar