Jakarta, Karosatuklik.com – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menegaskan pihaknya sudah mulai melakukan peperangan melawan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini khususnya melalui pekerja migran Indonesia (PMI) yang ilegal.
“Perang melawan sindikat perdagangan orang yang dulu sudah ditabuh oleh BP2MI, sekarang ini sudah menjadi perang semesta karena pemerintah pusat ingin memberantasnya,” katanya usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Dikatakan, semua stakeholder, baik dari pemerintah, aparat kepolisian hingga aktivis kemanusiaan, juga sudah bersatu untuk menumpas habis sindikat TPPO sampai ke akar-akarnya. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memerintahkan untuk menyelesaikan kasus TPPO ini.
“Semua kekuatan, baik dari aparat kepolisian, TNI, kementerian dan lembaga, juga tentu pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil (akan bertarung melawan sindikat TPPO),” ungkap Benny.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO dan sudah menginstruksikan ke seluruh jajaran Polda dan sudah langsung bergerak, termasuk di berbagai daerah. Kami juga sudah mendengar instruksi Kapolri segera tangkap lima bandar besar yang nama-namanya kita sudah serahkan dari bulan lalu ke Menkopolhukam dan ini sudah diteruskan ke Mabes Polri,” lanjut Benny.
Selain itu Benny juga mengomentari minimnya alokasi anggaran dalam Program Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan mengusulkan perlunya peningkatan anggaran BP2MI Tahun Anggaran 2024 nanti.
Komisi IX DPR RI sendiri telah menyetujui penambahan pagu anggaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebesar Rp 430 miliar di tahun 2024.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan persetujuan tersebut diambil dalam RDP setelah mendengarkan pandangan masing-masing fraksi di Komisi IX DPR.
“Penambahan anggaran yang kami ajukan tidak terlalu banyak hanya Rp450 miliar dari Rp320 miliar anggaran kita saat ini, sehingga totalnya Rp750 miliar. Alhamdulilah telah disetujui semua fraksi pada saat rapat tadi,” pungkas Benny. (R1/BeritaSatu)
Komentar