Kabanjahe, Karosatuklik.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan biasa disapa Opung Luhut, menuding keramba jaring apung yang hampir separuh menutupi Danau Toba sebagai sumber utama pencemaran di kawasan wisata tersebut.
Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan meminta delapan (8) kepala daerah kawasan Danau Toba agar mengurangi usaha perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) yang melebihi daya tampung per tahun.
Hal ini diungkapkan Luhut Binsar Panjaitan ketika Rapat Koordinasi Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung, bersama 8 kabupaten sekitar danau Toba, lewat virtual, Rabu sore (17/3/2021).
Permasalahan utama Danau Toba dijadikan kegiatan usaha perikanan KJA sehingga per tahun melebihi daya tampung volumenya sampai tembus ke level 45. 000 ton/tahun.
Sedangkan daya tampung Danau Toba hanya mampu menghasilkan KJA usaha ikan 10.000 ton per tahun dalam setahun, papar Opung Luhut.
Kenyataannya tidak demikian, padahal semua itu sudah diatur dalam SK Gubernur Sumatera Utara nomor :188.44/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba dan Perpres 81 tahun 2014, urainya.
Dasar-nya cukup kuat, bagi kepala daerah se kawaaan Danau Toba mengurangi produksi usaha ikan lewat KJA yang selama menghasilkan 45.000 ton per tahun menjadi 10.000 ton/tahun, jelas Luhut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menegaskan, saya minta kepala daerah harus memiliki komitmen serius, sebab semua sudah melalui studi, bukan saya yang mengatakan, tapi studi, ingat itu, ucapnya.
Masalah adanya kendala pengurangan mata pencaharian, disini peran pemerintah agar mencarikan peluang pengembangan mata pencaharian alternatif bagi yang lain bisa melalui minapadi, budidaya ikan bioflok dan budi daya ikan hias. “Seperti ini sudah ada yang berhasil di daerah Teluk Depare, Jayapura dan Kepulauan Mentawai,” kata Luhut.
Masih lewat zoom, Luhut sempat mengajak kepada para peserta yang hadir, supaya mencontoh Pemkab Karo. “Bupati Karo Terkelin Brahmana begitu saya tanya apa komitmen, dia langsung deal dan akan mengirimkan data untuk kesediannya dalam menyikapi pengurangan KJA,” lontarnya.
Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH di dampingi Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Camat Merek Juspri Nadeak menyebutkan bahwa rencana dan komitmen Kabupaten Karo, dalam pengurangan KJA sudah siap dan deal dengan pelaku usaha KJA. “Konkritnya dalam waktu dekat rencana kajian akan kami serahkan ke Bapak Menko Marvest,” sebut Bupati.
Saat ini, Pemkab Karo sedang menjajaki alternatif mata pencaharian selain KJA agar saat mulai penertiban KJA pengusaha ikan dapat beralih usaha seperti yang sudah ada terjadi di daerah lainnya, tuturnya. (R1)
