Jakarta, Karosatuklik.com – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta publik tidak perlu mencurigai lagi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam isu penundaan pemilu 2024. Menurut Awiek, sapaan akrabnya, pernyataan Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD sudah menegaskan bahwa penundaan pemilu bukanlah kemauan Jokowi.
“Kalau kemudian ada yang berpikir itu kemauan Jokowi, kan tidak benar. Kan terbukti sikap dari Presiden Jokowi, Menko Polhukam. Itu saya kira clear,” ujar Awiek, kepada wartawan, Senin (7/3/2022).
Menurut Awiek, penjelasan Mahfud juga sudah menegaskan sikap pemerintah soal isu penundaan pemilu. Karenanya, kata dia, tidak perlu menyeret pemerintah dalam wacana tersebut.
“Penjelasan ini (Mahfud) semakin clear bahwa usulan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, itu aspirasi disampaikan oleh parpol, kolega dan kawan-kawan saya di parpol,” kata dia.
Lebih lanjut, Awiek mengatakan, sebagai aspirasi dan wacana, merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Menurut demokrasi, tidak mengharamkan wacana, aspirasi, masukan, diskusi dan kritikan.
“Lalu aspirasi yang dismpaikan ketum-ketum partai kolega kami, itu ya aspirasi, boleh-boleh saja kan namanya aspirasi, dalam ruang demokrasi, hak berpendapat dan beda pendapat itu hal yang biasa saja,” pungkas Awiek.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud merespons soal usulan penundaan pemilu 2024. Mahfud menegaskan, di internal pemerintah tidak pernah sama sekali membahas penundaan pemilu, termasuk penambahan masa jabatan presiden.
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut,” ujar Mahfud, Senin (7/3/2022).
Mahfud mengungkapkan, Presiden Jokowi telah memimpin rapat kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021. Dalam rapat tersebut, ada sejumlah hal yang disampaikan Jokowi kepada Mahfud, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Untuk rapat kabinet pada 14 September 2021, Presiden Jokowi meminta supaya pemilu 2024 dapat dipastikan berjalan dengan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, dan tidak terlalu lama masa kampanyenya. Kemudian, tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu 2024.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, permintaan Jokowi tersebut dimaksudkan supaya suhu politik yang naik menjelang pembentukan kabinet baru pada 2024 tidak berlangsung lama. Dia menegaskan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 14 September 2021.
Selain itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi juga setuju pemilu diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Meskipun, awalnya pemerintah mengusulkan dilaksanakan pada 15 Mei 2024. Namun, usulan pemerintah ini tidak disetujui oleh KPU dan DPR.
“Dengan demikian, sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Mahfud. (R1/BeritaSatu.com)
