Jakarta, Karosatuklik.com – Beberapa anggota Komisi II DPR mencecar tiga pembantu utama Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Menteri Sekretaris Negara (mensesneg) Praktikno, Sekretaris Kabinet (seskab) Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Hal ini terkait deklarasi masa jabatan presiden tiga periode oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta penjelasan dari Moeldoko soal monitoring Kantor Staf Presiden (KSP) mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya. Tentu ini juga bagian dari tugas dan tanggung jawab yang Bapak sampaikan kepada kami,” kata Guspardi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan ketiganya di ruang rapat Komisi II, gedung DPR, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Setelah Guspardi, giliran Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus yang meminta penjelasan Pratikno, khususnya terkait deklarasi Apdesi, belum lama ini. Menurut Ihsan, DPR wajib mempertanyakan hal tersebut, karena menyangkut tugas dari Pratikno sebagai mensesneg dalam memberikan dukungan administrasi dan analisis penyelenggaraan lembaga daerah.
“Untuk Pak Mensesneg, ini masalah deklarasi-deklarasi untuk dukungan tiga periode yang dilakukan asosiasi pemerintahan desa. Ini harus kami tanyakan, karena salah satu dari fungsi Setneg adalah dukungan teknis administrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah. Ini berarti di tempat bapak apakah ini memang sudah pernah dibahas,” ujarnya.
Menurut Ihsan, deklarasi presiden tiga periode oleh Apdesi seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintahan desa bisa terlibat dalam politik praktis.
“Bagaimana Bapak (Mensesneg) melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua,” kata Ihsan.
Masih dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga sempat mengangkat isu presiden tiga periode. Mardani berharap tidak ada anggaran negara yang dimanfaatkan untuk “menggoreng” isu atau wacana masa jabatan presiden tiga periode.
“Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan, karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” kata Mardani.
Mardani mengingatkan agar pemerintah tidak terlibat dalam isu tersebut, apalagi memanfaatkan anggaran negara. Menurutnya, biarkan isu tersebut menjadi isu elite politik.
“Kalaupun isu itu ada biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai. Mohon jawaban, sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk tiga periode pak Jokowi,” kata Mardani.
Diketahui, usai menggelar Silaturahmi Nasional Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022), Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyatakan pihaknya siap mendeklarasikan dukungan Jokowi tiga periode. Dukungan ini diberikan karena Jokowi dinilai selalu mengabulkan permintaan para kepala desa. (R1/BeritaSatu)
Berita terkait: Jokowi Dinobatkan Bapak Pembangunan Desa
