Kabanjahe, Karosatuklik.com – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Karo belum menunjukkan tanda-tanda wabah mulai melandai, berarti permasalahan belumlah selesai. Itu artinya, penanganan pandemi masih dibebankan ke APBD. Bisa dikatakan, untuk Kabupaten Karo sendiri, kondisi sosial ekonomi masyarakat masih dalam ketidakpastian menuju normal.
Bisa kita saksikan bahwa sejauh ini kondisi ekonomi masyarakat masih terbilang sulit untuk pulih kembali.
“Kondisi serupa sekaligus menandakan betapa terjalnya jalan menuju titik normal, ekonomi semakin terasa berat, diperparah sejumlah harga jual komoditi andalan petani Karo anjlok, seperti wortel, kol dan lainnya,” ujar anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu, SH, kepada wartawan, Sabtu (17/10/2020) Pukul 21.00 WIB di Kabanjahe menyikapi penanganan pandemi masih membebani APBD Tahun Anggaran 2021.
“Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran di APBD 2021 yang saat ini masih dibahas harus kembali diambil seperti di APBD 2020. Harus melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung, belanja tidak langsung. Semua mengalami pemangkasan,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Lanjutnya, salah satu cara terbaik yang bisa diambil oleh pemerintah daerah saat ini yakni optimalisasi anggaran untuk pemulihan ekonomi. “Yang bisa kita lakukan saat ini adalah memastikan agar alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi benar-benar optimal, disamping memacu daya serap anggaran,” sebutnya.
Pemangkasan anggaran dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan Covid-19 serta dampak turunannya. “Untuk itu, masa pandemi Covid-19, Pemkab Karo diminta untuk lebih kreati menggali potensi daerah,” imbuh Firman Firdaus Sitepu.
Situasi mengharuskan, perbaikan mekanisme penganggaran, di sisi lain juga dimaksudkan untuk mengurangi munculnya kebocoran anggaran, tegasnya.
“Teori tentang keterbatasan anggaran, menjadi dasar pemikiran konsepsi value for money (penilaian kinerja) dan penganggaran berbasis kinerja. Bagaimana mengefisienkan setiap rupiah anggaran publik supaya tepat sasaran dan efektif khususnya yang memiliki multiplier effect yang besar, selalu menjadi contoh kasus yang menarik untuk dilaksanakan,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Daerah (PPPD), Hendra Ginting mengkritisi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki inovasi dan kreativitas, di masa pandemi.
Harusnya, di saat refocusing anggaran, Pemkab Karo jeli dengan melakukan perbaikan sistem pengelolaan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta menertibkan administrasi PAD, baik pajak maupun retribusi daerah, tuturnya.
Karena kalau cerita membangun, ya cerita soal uang, bagaimana membangun Kabupaten Karo yang cukup luas, 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan kalau APBD kita tidak mampu, tidak mencukupi untuk menjangkau percepatan pemerataan pembangunan. “Tidak ada saja Covid-19, APBD kita ‘sempoyongan’ mengkafer seluruh aspirasi pembangunan, apalagi jika penanganan pandemi masih skala prioritas,” papar Ginting.
“Pahit memang, masa pandemi cukup menguras anggaran, sehingga banyak pembangunan fisik kembali tertunda. Nah, mensiasatinya, Pemkab Karo harus kreatif menggali potensi-potensi yang ada dan gencar lobbi anggaran provinsi maupun APBN,” tuturnya.
Tanpa adanya sinergitas yang kuat, antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan DPRD maupun elemen masyarakat lainnya, sulit rasanya melaksanakan pembangunan daerah ditengah pandemi, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, sebutnya. (R1)
Komentar