Kabanjahe, Karosatuklik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo menilai upaya Pemkab, khususnya Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo masih sangat jauh dari harapan dalam menangani Covid-19.
Kami telah melangsungkan kunjungan di sejumlah tempat di daerah ini. Pemkab Karo tidak siap menghadapi penyebaran pandemic Covid-19, realita di lapangan sangat jauh dari kata siap untuk menekan persebaran Covid-19. Satu tahun lima bulan pandemic virus corona, seharusnya kita sudah memiliki pengalaman. Sehingga penanganannya harusnya semakin baik. Ini justru kebalikannya.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu, SH ketika dimintai tanggapannya terkait lonjakan kasus kumulatif Covid-19 yang terus menanjak naik di Kabupaten Karo, Sabtu petang (24/7/2021) di Kabanjahe.
Bukan mencari kesalahan tapi mengingatkan sebelum terlambat
Dia mengatakan bahwa pencegahan dan penanganan Covid-19 membutuhkan peran semua pihak, seharusnya saling dukung karena ini masalah bersama tidak hanya dibebankan pada kinerja Gugus Tugas saja. Tapi selaku eksekutor program penanganan pandemic Covid-19, Satgas dan Pemkab Karo harusnya melakukan langkah-langkah nyata, riil, berbasis data dan terukur, pungkasnya.
Kita bukan konteksnya mencari kesalahan, tutur Firman Firdaus Sitepu, tapi mengingatkan, bahwa penanganan ini (virus corona) ada kelemahan, kita ingatkan jangan nanti lonjakan kasus Covid-19 semakin mengganas di daerah kita, baru kita sadar, imbuhnya.
Anggaran penanganan Covid-19 di setiap OPD jajaran Pemkab Karo tidak sedikit, tapi bisa kita lihat, semuanya cenderung seremonial. Koordinasi lintas OPD tidak ada.
“Semuanya jalan sendiri-sendiri. Ntah kemana saja dipergunakan anggaran refocusing itu, action dilapangan untuk menekan laju lonjakan kasus Covid-19 nyaris tidak ada kecuali sebatas imbauan-imbauan yang sudah sangat tidak relevan lagi. Pengawasan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro tidak ada. Kalaupun ada hanya sekedar lips service, foto-foto, siap itu bubar. Kesannya tidak lebih dari sekedar formalitas.
Bukan waktunya lagi sosialisasi tapi penindakan
Menurut dia, saat ini bukan lagi waktunya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya protokol kesehatan kepada warga maupun para pelaku usaha. Pasalnya, peningkatan angka penyebaran Covid-19 berbanding lurus dengan jumlah pelanggaran protokol kesehatan.
“Saya menekankan kepada Pemkab Karo dan Gugus Tugas, agar seluruh pengawasan diperketat. Sekarang sudah bukan lagi sosialisasi-sosialisasi tapi penindakan tegas, bagi pelanggar prokes, ini yang sangat ditunggu. Sebelum terlambat, berkacalah dari daerah-daerah lain yang awalnya menganggap sepele, akhirnya kewalahan, semoga tidak terjadi seperti itu di daerah kita,” tegasnya.
Dia juga menyarankan, Satgas Gugus Tugas dan Pemkab Karo melalui Dinas Kesehatan melakukan secepatnya penguatan lacak kontak erat dan juga memonitor warga yang sedang menjalani isolasi.
Penguatan Puskesmas dan sistim lacak kontak erat
Saya kira disini kuncinya jika kita bicara penguatan sistem, supaya penanganan pandemic ini, fokus, terarah dan tersistim, bukan asal-asalan, karena ini menyangkut nyawa, tegas Firdaus Sitepu.
Dia berpendapat, lonjakan kasus positif Covid-19 lebih disebabkan sistem yang ada kurang mampu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam hal testing, tracing dan treatment (3 T).
“Saya melihat lonjakan di rumah sakit, hal itu karena warga terpaksa atau dipaksa untuk dirawat di rumah, padahal kondisi dirumah tidak memungkinkan. Malah riskan memunculkan klaster keluarga. Kedua, kurang maksimal dalam hal surveilans atau penelusuran kontak erat. Saya kira sistem inilah yang lemah, ini yang harus mendesak diperbaiki,” sebut Politisi Partai Golkar itu.
Harusnya, unit lacak dan unit pantau bisa lebih dimaksimalkan, rasio kontak erat harus benar-benar sesuai target, termasuk penguatan 19 Puskesmas di seluruh Kabupaten Karo. Selain itu, sambung Firman Firdaus Sitepu, isolasi para warga terpapar juga harus terpantau maksimal. Berdayakan para kepala lingkungan, kelurahan/desa maupun kecamatan.
Bansos kepada warga yang isoman
“Tidak kalah pentingnya, imbuh Wakil Ketua Komisi C DPRD Karo itu, memberikan bantuan sosial untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, apalagi dampak pandemic, sungguh sangat memberatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini penting sekali sebagai bentuk kehadiran negara di saat rakyat sedang susah,” papar Firman Firdaus Sitepu.
Menyikapi hari demi hari kasus terkonfirmasi posisitf Covid-19 di Kabupaten Karo terus menanjak naik, tidak ada penurunan, dalam waktu dekat ini DPRD akan rapat kerja dan mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo, tutupnya.
Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Bupati Karo melalui Kepala Dinas Kesehatan drg Irna Safrina Meliala, Mkes selaku juru bicara Gugus Tugas, sayangnya tidak bisa dihubungi, baik melalui nomor telepon selulernya maupun WhatsaApp (WA).
Sebelumnya Karosatuklik.com mengabarkan, kasus kumulatif terbaru Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Karo yang dikeluarkan Dinas Kominfo Kabupaten Karo, Jumat 23 Juli 2021: Positif 1299, Sembuh 963, Meninggal 127, isolasi (aktif) 209.
Sehari sebelumnya, Kamis 22 Juli 2021: Positif 1276, Sembuh 958, Meninggal 124, Isolasi 194. Sementara pada Rabu 21 Juli 2021: Positif 1253, Sembuh 954, Meninggal 123, Isolasi 176. (R1)