Menko Polhukam Mahfud MD : Pilkada Belum Timbulkan Claster Baru Covid-19

Kesehatan902 x Dibaca

Jakarta, Karosatuklik.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku gembira mendapatkan laporan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19).

Mahfud mengatakan, sebelum pilkada resmi dilanjutkan, banyak pihak khawatir akan terjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Bahkan, saat itu, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan pilkada.

“Tapi alhamdulillah, hingga menjelang empat minggu lagi ke pemungutan suara, proses pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru Covid,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Sabtu siang (7/11/2020).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat memberikan arahan persiapan pilkada di depan para Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Forkopimda se-DIY di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Sabtu (7/11) yang juga diikuti sejumlah daerah secara daring.

Mahfud menjelaskan, sejauh ini proses dan tahapan Pilkada sudah lebih dari 50 persen. Khusus untuk tiga kabupaten di DIY yang akan menggelar pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dilaporkan oleh Bawaslu, ditemukan lima pelanggaran selama kampanye. Menurutnya, dari lima pelanggaran itu tidak satu pun yang terkait dengan protokol kesehatan.

“Oleh karena itu, melalui Gunung Kidul ini saya berpesan kepada seluruh KPU dan Bawaslu serta Forkopimda di seluruh Indonesia untuk menjaga Pilkada ini agar selesai dengan baik. Tanpa muncul klaster baru Covid dari tahapan-tahapan yang masih akan kita hadapi hingga tanggal 9 Desember mendatang” kata Mahfud menambahkan.

Pilkada Serentak 2020 bakal digelar di 270 daerah. Gelaran yang dijadwalkan 9 Desember ini akan melibatkan sekitar 105 juta pemilih.

Presiden Joko Widodo sebelumnya bersikeras menggelar pilkada dengan alasan belum ada satu pun negara yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Di sisi lain, penyelenggaraan pilkada saat pandemi diragukan sejumlah kalangan. Bahkan tak sedikit pakar kesehatan yang meminta penundaan karena kondisi pandemi di Indonesia masih buruk. (cnnindonesia.com)